JEPARA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berbarengan dengan Komisi XII DPR mendapati sebuah armada truk yang ditengarai menyalahgunakan alokasi BBM subsidi sewaktu melangsungkan agenda monitoring di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas lewat pernyataan resminya di Jakarta, Minggu, mengutarakan siasat penyimpangan tersebut dieksekusi dengan merombak tangki penyimpanan kendaraan serta memakai sederet pelat nomor polisi beserta QR code yang berlainan.
Berdasarkan penilaiannya, armada truk tersebut ditengarai beroperasi memakai skema "helikopter", ialah keluar masuk area SPBU secara kontinu demi memborong BBM subsidi dalam volume masif.
"Truk ini membawa 16 QR code and 18 pasang nomor polisi kendaraan palsu. BPH Migas terus melakukan pengawasan agar efektif, efisien, dan mementingkan BBM subsidi untuk masyarakat yang berhak, tepat sasaran, dan tepat manfaat bagi masyarakat Jepara," katanya menegaskan.
Agenda peninjauan tersebut dilangsungkan Wahyudi bersama dengan Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto serta Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik pada Sabtu (30/5).
Wahyudi menguraikan bahwa truk tersebut memanfaatkan banyak sekali QR code dan nomor polisi tiruan guna mengelabui sistem pemantauan agar transaksi tidak dinilai mencurigakan.
"Tadi transaksinya terjadi sekitar pukul 12.55 WIB. Secara fisik kondisi truk kurang baik. Dari tangki BBM truk terhubung dengan selang untuk naik ke tangki atas. Kemudian, dapat menampung BBM hingga 1.000 liter pembelian BBM subsidi," ujar dia.
Wahyudi mengimbuhkan bahwa agenda pemantauan distribusi BBM bersubsidi ini memerlukan andil dari lapisan masyarakat.
Aduan ataupun kesaksian dari warga dinilai krusial guna menyokong pelacakan kendaraan maupun oknum yang ditengarai melangsungkan praktik penyelewengan BBM bersubsidi.
"Masyarakat jangan takut untuk melaporkan apabila menemukan jenis-jenis truk yang mengambil BBM subsidi dan disalahgunakan," katanya menegaskan.
BPH Migas berkolaborasi dengan segenap pemangku kebijakan berkomitmen memastikan pasokan BBM subsidi mengalir secara tepat sasaran, tepat takaran, serta diterima langsung oleh kalangan warga yang memang layak mengantongi manfaat bantuan energi dari pemerintah.
Pada momentum yang sama, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto memaparkan trik ilegal sejenis ini relatif sulit diendus sekadar lewat pengamatan netra maupun rekaman kamera pengintai.
Proses transaksi bakal tampak wajar, akan tetapi tatkala dikerjakan pemeriksaan secara mendalam barulah terungkap keberadaan tangki ekstra dengan tampungan besar di bagian dalam armada.
"Kalau kami melihat kasat mata dan dari kamera CCTV, tidak ada transaksi anomali (mencurigakan). Tetapi begitu kami lakukan pengecekan ulang, di dalam truk ternyata ada tangki besar," ujar dia.
Oleh sebab itu, dirinya merangkul lapisan warga, pelaku bisnis hilir migas, jajaran aparat penegak hukum, serta segenap pemangku kepentingan untuk bergotong royong mengawal jalur distribusi BBM bersubsidi agar faidahnya benar-benar tersalurkan kepada warga yang layak.
"Agar BBM subsidi ini bisa diberikan kepada orang yang berhak, BBM harus tepat sasaran," ujar dia.
Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik melemparkan apresiasi atas kolaborasi monitoring yang dijalankan berbarengan dengan BPH Migas serta aparat daerah setempat.
Menurut dia, tindakan pengawasan bertransformasi menjadi hal yang krusial menimbang besarnya pos anggaran subsidi energi yang dipersiapkan oleh pemerintah demi mengamankan daya beli masyarakat.
"Itu (BBM subsidi) kami awasi benar, supaya tepat sasaran. Kami selalu mementingkan kepentingan rakyat dengan bukti bahwa harga BBM (subsidi) tidak dinaikkan, walaupun harga minyak dunia sudah naik semua. Jadi, kami bersama BPH Migas dan Polres Jepara ini melakukan pengawasan secara bersama-sama," katanya.
Kepala Polres Jepara AKBP Hadi Kristanto mempertegas dukungannya terhadap program monitoring yang dipimpin oleh BPH Migas.
Pihaknya berikrar untuk mengusut tuntas serta mendalami siasat kecurangan yang berhasil diungkap tersebut.
"Komitmen kami menyampaikan bahwa tidak akan ada hal seperti ini di Jepara, penegakan hukum yang utama," katanya menambahkan.
Agenda tersebut turut dihadiri dan didampingi oleh Sales Branch Manager Fuel IV Semarang Pertamina Patra Niaga, Nur Fitriany.