JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turun langsung mengecek laporan soal tertahannya ribuan kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dilaporkan ada 3.000 dokumen terkait dengan 3.100 kontainer yang tertahan di kawasan tersebut.
Persoalan ini dikeluhkan pengusaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri.
Purbaya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama mendatangi PT Graha selaku perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).
"Jadi, saya ke sini hari ini untuk mengetahui dan menindaklanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu bahwa terjadi penumpukan di Tanjung Priok. Suratnya sampai 3.000 surat, dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai barang bahan baku dan sudah menaikkan dwelling time," kata Purbaya di Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).
Purbaya mengungkapkan, saat ini sudah ada perbaikan yang dilakukan.
Jumlah dokumen yang menumpuk disebut sudah berkurang dari sekitar 3.000 menjadi 2.500.
Namun, ia meminta proses percepatan terus dilakukan hingga jumlah antrean kembali ke level normal.
"Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah. Pertama, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai nanti jumlahnya turun sekitar 500 yang ada di sini," jelas Purbaya.
Menurut Purbaya, penumpukan kontainer diduga terjadi karena lonjakan impor pada April 2026.
Meski menilai hal ini baik, Purbaya pemerintah harus memastikan peningkatan arus barang tidak berubah menjadi hambatan logistik.
"Katanya begitu, impor yang tinggi di bulan April. Jadi, kalau itu sih bagus tapi kami harus siap nggak boleh barangnya menumpuk sebanyak ini, kami maintain di level yang normal. Kalau kurang orang saya akan nambah orang disini, kalau kurang di Jakarta saya impor dari Surabaya, Medan, atau Semarang, Banten," terang Purbaya.
Dalam kunjungan tersebut, Purbaya juga sempat melihat langsung proses pemeriksaan fisik barang impor.
Ia mengaku membuka salah satu kontainer secara acak dan menemukan isi barang yang sesuai dengan dokumen yang dilaporkan importir.
"Saya nggak lihat satu-satu, tapi saya lihat ada bahan baku kulit, tapi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana yang numpuk ya, tapi yang saya lihat tadi ada bahan baku kulit, onderdil blender, ada lagi matras karet, yang terakhir marmer, sejenis itu lah. Yang itu bukan menumpuk, saya nggak tahu itu yang numpuk apa nggak," bebernya.
Meski demikian, ia menegaskan nilai barang tetap akan diperiksa lebih lanjut guna mengantisipasi praktik under invoicing atau pelaporan nilai impor yang lebih rendah dari sebenarnya.
Pemerintah juga berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses pengawasan.
Purbaya juga menemukan barang impor yang sebenarnya sudah menyelesaikan seluruh proses administrasi, namun tidak segera diambil.
Ia diduga sebagian importir sengaja membiarkan barangnya berada di pelabuhan karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan menyewa gudang.
"Ada satu lagi masalah bahwa barang yang sudah clear segala macem itu tidak diambil oleh importir dan ditumpuk di sini selama berbulan bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah mereka biarkan saja di sini," ungkap dia.
Purbaya mengatakan pemerintah akan mengevaluasi regulasi yang ada dan mempertimbangkan penerapan sanksi yang lebih tegas.
Namun, menurutnya kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan asas keadilan dan tidak langsung membebani seluruh importir.
"Saya minta tadi Pak Djaka (Dirjen Bea Cukai) dan teman-teman untuk melihat regulasinya, membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini," tutur Purbaya.