BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengakselerasi proses penyusunan holding Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sanggabuana yang diproyeksikan dapat selesai pada tahun 2026 ini.
Wadah holding ini nantinya akan menyatukan puluhan BUMD di area Jawa Barat guna mendongkrak performa serta omzet perusahaan kepunyaan daerah tersebut.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman memaparkan, pihak Pemprov Jabar telah melangsungkan koordinasi serta konsultasi bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait blueprint besar ini.
"Pak Gubernur, meminta kami untuk mengakselerasi pembentukan holding BUMD Sanggabuana," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2026).
Mengacu pada pemaparan Herman, setidaknya ada 37 BUMD di lingkungan Jawa Barat yang akan dimasukkan ke dalam payung holding tersebut.
Kebijakan ini diaplikasikan dengan tujuan supaya korporasi daerah dapat beraktivitas secara lebih efisien, meraup keuntungan yang lebih besar, sekaligus memberikan faedah yang lebih luas bagi masyarakat.
"Paling tidak harapan kami ada 37 BUMD di Jawa Barat agar kinerjanya meningkat, pendapatannya, labanya meningkat, bisa mendorong perekonomian daerah, dan memberikan layanan terbaik," kata Herman.
Bukan cuma merancang holding, Pemprov Jabar juga mengintensifkan langkah konsolidasi yang sinergis di antara sesama BUMD.
Perusahaan daerah dengan kondisi yang sudah prima diharapkan dapat beroperasi semakin produktif, sedangkan untuk korporasi yang dianggap masih menghadapi hambatan internal akan dibenahi melalui skema restrukturisasi.
"Bagi yang belum sehat, kami restrukturisasi agar cepat sehat," terang Herman.
Herman menambahkan lagi bahwa pihaknya sudah melayangkan permintaan pendampingan dari Kemendagri agar tiap fase pembentukan holding berjalan beriringan dengan ketentuan yang berlaku dan luput dari masalah hukum.
Di momen yang berbeda, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menegaskan dukungan penuh dari instansinya terhadap program krusial tersebut.
Ia menilai bahwa jajaran pemerintah daerah pada era kini diwajibkan untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif sumber dana pembangunan, yang salah satunya bisa dioptimalkan melalui pengelolaan BUMD.
"Kalau BUMD-nya maju, mampu menghasilkan dividen, pelayanan baik kesejahteraan masyarakat cepat meningkat pembangunan berjalan, itu yang harus dilakukan. Nah dengan BUMD yang sehat ini maka akan banyak upaya yang bisa dikerjasamakan termasuk juga meningkatkan pendapatan asli daerah," ucap Agus.
Agus memberikan pandangan bahwa pihak pemda tidak boleh lagi bersandar pada cara-cara biasa guna mendongkrak pendapatan kas daerah.
"Harus kreatif, dan bekerja lebih keras, jangan melakukan usaha yang itu-itu saja," katanya.