CILACAP - Sebanyak 100 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terindikasi fiktif.
Temuan mengejutkan ini mulai terungkap setelah tim investigasi bersama koordinator wilayah melakukan verifikasi langsung di lapangan pada beberapa lokasi yang sebelumnya diusulkan sebagai tempat dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya memaparkan bahwa berdasarkan pemeriksaan langsung, ada 100 titik yang tercatat di sistem tetapi realisasinya sama sekali tidak memiliki bangunan atau fasilitas penunjang untuk dapur MBG.
"Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata titik itu (100 titik) tidak ada bangunan apapun," katanya di sela aksi demonstrasi mendukung MBG di Alun-alun Cilacap, Senin (22/6/2026).
Menurut penjelasan dari dirinya, posisi koordinat fiktif tersebut tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap.
Bahkan, beberapa titik diketahui berada di area yang dinilai sangat tidak memungkinkan untuk dibangun fasilitas SPPG.
Beberapa di antaranya ditemukan berada di lahan persawahan, kawasan hutan, hingga area pemakaman umum.
"Ada yang lokasinya di tengah hutan, di tengah persawahan, bahkan ada yang di tengah kuburan," ujar Ammy.
Ammy menegaskan bahwa temuan di lapangan ini kian memperkuat indikasi adanya praktik transaksi jual beli titik pengajuan pendirian SPPG yang belakangan ini ramai dibicarakan masyarakat.
"Jadi bahwa isu jual beli titik, kemudian titik fiktif itu benar adanya, ini yang harus kami benahi," tegas Ammy.
Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah daerah bersama instansi terkait mengambil langkah untuk menutup sementara akses portal registrasi pembukaan titik SPPG baru di wilayah Kabupaten Cilacap.
"Hasil rapat terakhir dengan tim investigasi memutuskan portal pendaftaran titik baru ditutup sementara. Titik-titik yang teridentifikasi fiktif akan dihapus terlebih dahulu, baru dilanjutkan programnya," ujar Ammy.
Ammy menjelaskan bahwa saat ini telah dibentuk wadah paguyuban mitra MBG yang nantinya akan bertindak sebagai rekan kerja pemerintah dalam mengawal serta mengawasi jalannya program ini.
Agenda pengawasan ketat tersebut nantinya mencakup tingkat kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) hingga pemantauan mutu gizi makanan yang disalurkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat.