JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperoleh tambahan dana senilai Rp 2,218 triliun demi mendirikan hunian tetap untuk warga terdampak bencana pada tiga provinsi di wilayah Sumatera.
Pihak pemerintah menargetkan penyediaan 7.952 unit rumah lewat Anggaran Belanja Tambahan (ABT) periode tahun 2026 ini.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, memaparkan bahwa Kementerian Keuangan telah merilis persetujuan mengenai dana ABT tersebut di akhir Juni 2026.
"Kami mendapatkan tambahan anggaran belanja dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 2,218 triliun. Ini untuk 7.952 unit rumah khusus huntap pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, jadi anggaran kami menjadi Rp 12,527 triliun," kata Didyk di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta, pada Rabu (1/7/2026).
Langkah perancangan pos anggaran untuk hunian tetap ini sejatinya telah bergulir sejak awal Februari 2026.
Sesudah melewati rentetan perbaikan pada Rencana Aksi Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Bidang Permukiman untuk masa 2026-2028, berkas usul penambahan dana resmi diserahkan pada 13 Mei 2026.
Alokasi dana untuk pendirian Huntap Relokasi Terpusat dirancang bersandarkan permohonan pemerintah daerah yang tertera dalam Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) atau Dokumen Rencana Rehabilitas dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (R3P), yang telah divalidasi oleh pihak wilayah setempat.
Penyesuaian anggaran bagi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman tahun 2026 diresmikan pada 26 Juni 2026 lewat surat dari Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Keterpaduan Maritim, yang disusul dengan perilisan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Biaya Tambahan di tanggal 30 Juni 2026.
"Menteri Keuangan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 2.218 triliun melalui SP SABA Nomor S-136/MK/AG/2026 tanggal 24 Juni 2026 yang kemudian disahkan melalui SPRA Nomor S-404/AG/AG:3/2026 tanggal 26 Juni 2026 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan," ujar Didyk.
Lewat ketersediaan dana itu, pemerintah bersiap mendirikan hunian tipe 36 meter persegi dengan fasilitas dua kamar tidur tanpa perabot bagi para warga penyintas luapan banjir di Sumatera.
"Kami sudah mengidentifikasi terkait dengan 7.952 unit yang akan dibangun terhadap ketersediaan lahannya. Jadi kalau kami lihat di sini 7.952 unit dan dari daya tampung lahan yang sudah kami diverifikasi 8.124. Jadi sudah mencukupi lebih dari cukup," jelas Teddy Paul H.
Siagian, Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP.
Agenda dimulainya konstruksi memang belum dipastikan, namun pihak pemerintah bakal segera menggulirkan proses lelang paket pengerjaan di tanggal 9 Juli nanti.
"Sekarang ini kami sedang tingkat Satker tersebut sedang menyusun rencana pemaketan, dan kemudian dari kami Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) akan menyiapkan tim Pokja untuk pengadaan lelang, dan direncanakan minggu depan tanggal 9 Juli itu akan sudah mulai tayang, secara bertahap mulai dari paket-paket konstruksi dan selanjutnya pembangunan bangunan," sebutnya.
Program penyediaan hunian tetap untuk para korban bencana alam di Pulau Sumatera ini bukanlah langkah yang pertama kalinya digelar, berhubung sebelumnya Kementerian PKP sempat menjalin kerja sama dengan pihak Yayasan Buddha Tzu Chi lewat program CSR di kawasan Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Dari total keseluruhan 2.603 unit yang didirikan lewat sistem bertahap, terdapat 926 unit yang sudah rampung pengerjaannya sampai Juni 2026, sedangkan sisanya sejumlah 1.677 unit ditargetkan selesai pada Oktober 2026, dengan rangkaian proses konstruksi yang telah dimulai sejak bulan Desember 2025.