MOROWALI - Dua puluh tahun lalu, Andi Muhammad Arifin biasa melihat hamparan kebun kakao di dekat rumahnya di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Ketenteraman kawasan pedesaan tersebut mulai terusik seiring pesatnya ekspansi industri nikel di sana.
Keluarga Arifin yang pindah dari Sengkang pada tahun 1998 pada akhirnya merelakan lahan mereka untuk dijual ketika korporasi tambang mulai beroperasi pada 2010.
Uang hasil ganti rugi lahan itu dialokasikan untuk membangun rumah kos yang kini menjadi penopang finansial utama keluarga mereka.
Saat ini, mereka mengelola 12 petak kamar kos yang disewakan dengan biaya Rp 800.000 sampai Rp 1 juta per bulan bagi para pekerja tambang.
"Sekarang lima kamar untuk orang tua dan tujuh kamar untuk saya. Dulu, saat kami menjadi petani kakao, suasananya tenang. Bedanya, sekarang bising, apalagi perusahaan sudah dekat, alat berat keluar masuk tiap malam. Tapi, penghasilan, perputaran uang kan lebih cepat," ujar Arifin kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
Arifin juga mengungkapkan bahwa keberadaan sektor industri ini memicu lahirnya peluang bisnis baru seperti warung kelontong.
Namun, di balik pertumbuhan ekonomi yang masif ini, muncul efek samping berupa polusi udara dan kepulan debu akibat mobilitas kendaraan berat.
"Iya (banyak orang sakit karena debu), itu batuk-batuk. Cuma ini kebetulan sedang musim hujan, jadi belum terlalu parah," katanya.
Persoalan lainnya meliputi sistem saluran air yang buruk saat curah hujan tinggi serta tumpukan limbah rumah tangga yang kerap diabaikan.
Bahkan, biaya hidup di wilayah tersebut melonjak drastis, salah satunya harga gas elpiji 3 kilogram yang sempat menyentuh angka Rp 90.000 per tabung.
"Saya sempat membeli tiga tabung, harganya Rp 90.000 per tabung, itu untuk saya, mertua, dan orang tua saya. Saya enggak mau jualan dengan harga segitu, enggak enak juga. Kalau untuk pemakaian pribadi sih mau tidak mau kami harus beli," ujarnya.
Di sisi lain, Kaur Keuangan Desa Bahodopi, Ibansi, memaparkan bahwa mayoritas warga mengalihkan dana hasil penjualan tanah untuk berinvestasi di bisnis properti.
Berbagai penginapan serta rumah toko tumbuh subur demi memfasilitasi kebutuhan ribuan karyawan industri.
"Berusaha itu di kos-kosan, toko, ruko, penginapan, ada yang bikin hotel. Warga sini juga yang jadi penyokong untuk orang-orang IMIP, artinya saling menopang, bersyukur walaupun ada plus minuslah," ujar Ibansi.
Meski begitu, lompatan ekonomi ini masih terganjal oleh persoalan sampah yang sangat sukar ditangani.
"Begitu ditinggal eh ada lagi di situ sampahnya. Makanya kami pasang spanduk dilarang buang sampah, akan dikenakan denda. Tapi tetap saja ada yang membuang sampah," katanya.
Banyak warga pendatang yang bekerja di sektor industri memilih membuang limbah mereka ke area lahan kosong atau aliran sungai, sehingga merusak kualitas sumber air bersih.
Kondisi air sumur warga pun ikut menurun menjadi payau dan mengeluarkan aroma tidak sedap, sementara fasilitas air bersih dari PDAM sudah tidak beroperasi lagi.
"Kalau di sini musim hujan pasti banjir. Kalau hujannya berhari-hari biasanya parah. Pernah tahun 2015 yang paling parah sampai ada perusahaan yang memberi kompensasi sesuai jumlah kerugian," ujar Ibansi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, Nukrah, menjelaskan bahwa wilayah Bahodopi dan Bungku Barat memang sangat rentan terpapar pencemaran lingkungan.
Kontaminasi di area laut umumnya disebabkan oleh endapan lumpur tambang dari wilayah hulu akibat tingginya curah hujan yang gagal ditampung oleh kolam pengendapan.
"Yang sekarang terjadi itu memang dari pihak perusahaan yang mengantongi IUP di atas, bukan dari kawasan industri pengolahan nikel. Dari IUP di area sekitar kawasan industri," ujar Nukrah.
Instansi terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap kualitas udara dan menaruh perhatian serius pada masalah sampah yang memicu gas metana serta membuat lingkungan tampak kumuh.
"Banyak orang-orang yang tinggal di kos-kosan enggak membayar retribusi sampah, menyelesaikan masalah limbahnya dengan cara mereka sendiri. Mereka berasal dari masyarakat yang heterogen, itu termasuk kebiasaan. Rata-rata 80 persen tinggalnya di kos-kosan," kata Nukrah.