JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Sekjen Kemendikdasmen), Ir Suharti, membeberkan data yang memprihatinkan berkaitan dengan akses layanan pendidikan di Indonesia.
Informasi paling baru menyingkap bahwasanya masih ada kisaran 2,92 juta anak Indonesia yang tercatat tidak mengenyam bangku sekolah.
"Data terakhir menunjukkan masih ada 2,92 juta anak yang tidak sekolah. Umumnya ada di kelompok usia 16-18 tahun," ujar Suharti dalam acara Peluncuran Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) di Gedung A Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).
Suharti menguraikan bahwa sebagian besar anak yang putus sekolah bersangkutan merupakan mereka yang telah menyelesaikan studi SMP namun tidak meneruskannya ke jenjang SMA/SMK.
Suharti memaparkan problematika itu berlangsung dipicu oleh faktor finansial serta keterbatasan fisik (disabilitas).
Di samping itu, kendala infrastruktur turut menjadi persoalan pelengkap lainnya.
Keadaan sarana prasarana pun terhitung tidak kalah menantang.
Ditemukan data lebih dari 200.000 bangunan sekolah di sekeliling Indonesia berada dalam status rusak, yang mana memberikan pengaruh pada aspek rasa aman serta kenyamanan para murid sewaktu melangsungkan proses belajar.
"Masih banyak yang belum mencapai batas minimal tersebut. Ini tugas yang amat berat dan ini menjadi komitmen Pak Menteri selama pemerintahan dia, peningkatan kualitas menjadi prioritas utama," kata Suharti.
Suharti pun memberikan sorotan terhadap problem lainnya yang menimpa anak-anak Indonesia, utamanya mengenai kecakapan literasi dan numerasi.
Merujuk pada hasil perolehan data PISA 2022, capaian skor literasi serta numerasi anak Indonesia mencatatkan tren penurunan semenjak periode tahun 2014.
Nominal tersebut memberikan petunjuk bahwa posisi Indonesia masih bertengger jauh di bawah perolehan rata-rata dari negara-negara anggota OECD.
"Hasil asesmen nasional juga menunjukkan baru dua pertiga anak Indonesia yang memenuhi kompetensi literasi dan numerasi minimal. Ini adalah tugas amat berat yang menjadi prioritas utama kementerian," tegasnya.
Oleh sebab itu, pihak Kemendikdasmen menggulirkan Gerakan Partisipasi Semesta (PSPB) selaku jalan keluar.
Melalui program ini, Kemendikdasmen bakal menjalin kolaborasi bersama rupa-rupa pihak demi memajukan sektor pendidikan di Indonesia.
Agenda ini diformulasikan guna menyatukan kontribusi dari sektor dunia usaha, lembaga CSR, pegiat filantropi, organisasi kemasyarakatan, hingga skala individu agar dapat lebih tepat sasaran.
Sepanjang ini, didapati banyak program bantuan disalurkan secara terfragmentasi serta tidak terpantau dampaknya pada skala nasional.
"Banyak orang baik, banyak mitra yang ingin membantu tetapi bingung harus mulai dari mana. Melalui platform ini, kami menyediakan data dari Dapodik agar bantuan bisa matching dengan kebutuhan riil di lapangan," jelas Suharti.
Suharti memberikan penegasan bahwa di dalam gerakan bersama ini, pihak Kemendikdasmen tidak melakukan penghimpunan ataupun pengelolaan dana yang berasal dari para mitra.
Andil dari kementerian murni diposisikan selaku penghubung ataupun fasilitator semata.
"Kami tidak mengumpulkan uang. Sumber daya dikelola langsung oleh mitra dan disalurkan langsung kepada penerima manfaat, baik itu sekolah, guru, maupun siswa. Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas sesuai regulasi yang berlaku," katanya.