JAKARTA - Kosongnya pasokan BBM di sejumlah SPBU milik badan usaha swasta seperti Shell dan BP-AKR belakangan menimbulkan pertanyaan publik. 

Situasi ini bukan karena persediaan nasional menipis, melainkan lebih pada pengelolaan pasokan masing-masing badan usaha. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pun memberi masukan agar perusahaan swasta menjalin kerja sama dengan PT Pertamina (Persero) untuk mengatasi kondisi tersebut.

Menurut Bahlil, pemerintah sebenarnya telah menambahkan kuota impor BBM sebesar 10 persen pada tahun 2025, khususnya untuk badan usaha swasta. P

enambahan ini dilakukan agar kebutuhan BBM masyarakat bisa terpenuhi tanpa hambatan, terutama di tengah meningkatnya permintaan energi. Ia memastikan bahwa stok BBM nasional masih aman dan tersedia cukup untuk mencukupi kebutuhan.

Dalam pandangan Bahlil, solusi terbaik bagi badan usaha swasta saat menghadapi kekosongan stok adalah bekerja sama dengan Pertamina secara business to business (B to B). Dengan pola ini, distribusi bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan keresahan masyarakat. "Bisa dilakukan kolaborasi B to B dengan persediaan nasional," ujarnya.

Penjelasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa tidak ada krisis BBM di dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian ESDM sudah menyiapkan langkah antisipatif, salah satunya dengan memberi tambahan kuota impor. Hal ini sejalan dengan target menjaga kestabilan energi nasional dan menghindari potensi kelangkaan bahan bakar.

Bahlil menjelaskan bahwa kuota impor BBM yang diberikan pada 2024 sudah penuh 100 persen. Untuk tahun 2025, pemerintah bahkan menambahkan 10 persen lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian, ketersediaan pasokan seharusnya tidak mengalami kendala. “Jadi gak ada yang menjadi kelangkaan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan Pertamina, melainkan juga badan usaha swasta. Pasalnya, dengan adanya tambahan kuota impor dan opsi kerja sama, perusahaan swasta memiliki ruang untuk memastikan ketersediaan stok mereka di SPBU masing-masing tanpa harus khawatir kekurangan pasokan.

Sementara itu, Pertamina sebagai badan usaha negara menegaskan komitmennya untuk tetap memberikan pelayanan terbaik. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth Marchelino Verieza, menyatakan bahwa perusahaan selalu mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan pasokan BBM.

“Pertamina dalam hal ini sebagai badan usaha berkomitmen memberikan layanan terbaik kepada masyarakat termasuk mengikuti ketentuan yang disampaikan pemerintah,” kata Roberth. Pernyataan ini menegaskan kesiapan Pertamina untuk berkolaborasi jika memang dibutuhkan oleh perusahaan swasta dalam mengatasi kekosongan stok.

Di sisi lain, kondisi kosongnya stok di SPBU swasta juga menunjukkan pentingnya koordinasi antar pelaku usaha energi. Pemerintah mendorong agar tidak ada persaingan yang mengarah pada kerugian masyarakat, melainkan kolaborasi yang saling menguntungkan. Apalagi kebutuhan BBM bersifat strategis dan sangat vital bagi aktivitas ekonomi nasional.

Keputusan untuk menambah kuota impor 10 persen menunjukkan perhatian pemerintah terhadap dinamika permintaan energi dalam negeri. Bahlil menekankan, meski Indonesia terus mendorong transisi energi, kebutuhan BBM masih tinggi sehingga manajemen pasokan menjadi kunci utama.

Tambahan kuota impor ini sekaligus menjadi jaminan bahwa Indonesia tetap bisa menjaga kestabilan pasokan di tengah kondisi global yang fluktuatif. Dengan pasokan nasional yang aman, seharusnya tidak ada alasan bagi badan usaha swasta untuk mengalami kelangkaan jika distribusi dilakukan dengan baik.

Bahlil menilai kerja sama dengan Pertamina menjadi opsi paling realistis. Selain karena Pertamina memiliki jaringan distribusi luas, perusahaan negara ini juga didukung infrastruktur logistik yang memadai. Dengan begitu, pasokan bisa segera mengalir ke SPBU swasta tanpa mengganggu suplai untuk masyarakat luas.

Ke depan, pemerintah berharap setiap badan usaha swasta penyedia BBM bisa lebih proaktif dalam mengelola kebutuhan mereka. Jika ada keterbatasan pada impor atau logistik, opsi kolaborasi B to B dengan Pertamina dapat menjadi solusi cepat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap layanan mereka.

Langkah ini juga penting untuk menghindari spekulasi maupun keresahan masyarakat terkait isu kelangkaan BBM. Dengan adanya kepastian pasokan, baik dari impor maupun kolaborasi, masyarakat tidak perlu khawatir akan kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan tambahan kuota, koordinasi yang baik, serta kesiapan Pertamina, pemerintah optimistis ketersediaan BBM nasional tetap terjaga. Situasi kosongnya stok di SPBU swasta seharusnya hanya bersifat sementara, asalkan solusi kolaboratif segera diambil.