JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan uang bernilai ratusan juta rupiah milik Staf Ahli Menteri Perhubungan, Robby Kurniawan.
Langkah penyitaan ini diambil sesudah tim penyidik menginterogasi Robby sebagai saksi atas kasus dugaan suap proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).
Proses pemeriksaan atas staf ahli pada masa Menhub Budi Karya Sumadi dan Dudy Purwagandhi ini dijalankan pada Senin, 18 Mei 2026.
“Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan DJKA, kemarin (Senin, 18/5) penyidik melakukan pemeriksaan, di antaranya untuk penyitaan atas pengembalian sejumlah uang,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Budi memaparkan, dana ratusan juta itu diyakini kuat bersumber dari pihak swasta. Uang hasil korupsi tersebut selanjutnya diberikan kepada Robby Kurniawan lewat perantara stafnya yang bernama Bambang Irawan Daeng Irate Djamal.
Bukan cuma Robby, di hari yang sama KPK turut menginterogasi Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub masa jabatan 2019–2021, Danto Restyawan. Danto digali keterangannya guna mendalami dugaan praktik pengaturan proyek pada internal DJKA.
“Pemeriksaan terhadap saudara DT (Danto Restyawan) kemarin juga dilakukan terkait bagaimana pengetahuan DT sebagai saksi ini untuk menerangkan dugaan pengondisian proyek-proyek yang ada di lingkup DJKA,” kata Budi. Walau begitu, tidak ada tindakan penyitaan uang yang mengalir dari tangan Danto.
Total 21 Tersangka
Perkara berskala besar ini mula-mula terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang sekarang berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK pada mulanya menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Akan tetapi, seusai melangsungkan pengembangan secara masif, hingga tanggal 20 Januari 2026 angka tersangka melonjak hingga 21 orang, termasuk di antaranya Sudewo serta menyeret keterlibatan dua korporasi.
Kasus korupsi ini meliputi beberapa proyek krusial, mulai dari jalur ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, jalur kereta di Makassar, empat proyek konstruksi berikut dua supervisi di Lampegan Cianjur, sampai pembenahan perlintasan sebidang wilayah Jawa-Sumatera.
Siasat yang dipakai oleh para pelaku ialah lewat manipulasi sejak tahapan administrasi hingga penetapan pemenang lelang guna mengatur siapa pelaksana proyek tersebut.
