JAKARTA - Sejumlah kejadian di bidang hukum telah disiarkan selama satu minggu ke belakang, termasuk penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana hingga mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.
Perhatikan lagi rangkuman berita hukum dalam sepekan berikut ini.
Kejaksaan Agung melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana setelah instansi penegak hukum itu menggeledah kantor BGN.
Menurut pemantauan di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6), Dadan tampak meninggalkan gedung Kejaksaan dengan memakai rompi merah muda pada pukul 17.11 WIB.
Bukan hanya Dadan, Kejaksaan Agung pun menahan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung serta Sony Sonjaya.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim secara resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah keluar dari Gedung Merah Putih KPK memakai rompi tahanan berwarna oranye.
Sesuai laporan jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/6/26), Silmy Karim melangkah menuju kendaraan tahanan dari area dalam gedung KPK pada kisaran pukul 08.36 WIB.
Selanjutnya, mantan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, bersama empat individu lainnya juga terlihat mengenakan rompi oranye KPK.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghargai langkah Kejaksaan Negeri Bandung yang menyetop proses hukum dugaan perkara tindak pidana korupsi terhadap Wakil Wali Kota Bandung Erwin lewat penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan Pemkot Bandung dari awal berkomitmen menghargai setiap proses hukum yang bergulir serta menjamin jalannya pemerintahan dan pelayanan bagi warga tetap berjalan optimal.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan dibukanya penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi mengenai pengadaan notifikasi perbankan di salah satu bank Himbara serta perusahaan BUMN sektor telekomunikasi.
“Benar, KPK memulai penyidikan terkait pengadaan notifikasi perbankan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat (5/6).
Guru Besar Hukum Administrasi Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Tedi Sudrajat mewanti-wanti supaya rencana perpanjangan batas usia pensiun dalam revisi Undang-Undang Polri tidak menimbulkan sumbatan dalam jenjang karier.
Melalui rapat dengar pendapat umum mengenai RUU Polri bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa (2/6/26), Tedi menyampaikan bahwa perpanjangan batas usia pensiun personel kepolisian wajib tetap mengedepankan jalur karier yang transparan.
