JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan Indonesia bersedia untuk menjadi garda terdepan dalam solusi iklim berbasis hutan di kancah global.
Menhut dalam penjelasan tertulisnya yang didapatkan dari Sumbernya, Jumat, menegaskan tekad Indonesia guna memelopori transisi dunia dari sekadar ambisi iklim ke arah penerapan riil melalui perbaikan tata kelola perhutanan, penciptaan pasar karbon berintegritas tinggi, dan terobosan pendanaan pelestarian.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Raja Antoni.
Ia menyatakan, Indonesia sudah memperlihatkan perkembangan konkret dalam manajemen hutan serta tindakan iklim.
Salah satu hasil krusial ialah kesuksesan menekan area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari yang semula 2,61 juta hektare di tahun 2015 menyusut menjadi kisaran 359 ribu hektare pada tahun 2025 lewat peningkatan aspek pencegahan, pengawasan siber, tata kelola lahan gambut, aktivitas lapangan, serta implementasi hukum yang ajek.
Di samping itu, skema Perhutanan Sosial sudah membuka hak kelola atas lebih dari 8,3 juta hektare wilayah bagi warga dengan kemanfaatan tertuju untuk kurang lebih 1,4 juta kepala keluarga, sedangkan pemantapan status hutan adat selalu dipacu sebagai bagian dari penegasan kontribusi masyarakat demi merawat hutan.
Guna menopang Indonesia FOLU Net Sink 2030, Indonesia terus mematangkan sistem pasar karbon lewat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 bersama Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang menyajikan kejelasan regulasi bagi operasional karbon di bidang kehutanan.
“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e,” kata Raja Antoni.
“Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata,” imbuhnya.
Bukan hanya itu, Menhut pun memaparkan bermacam strategi kreatif Indonesia dalam pendanaan konservasi, terhitung pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional lewat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Gugus tugas ini tengah mematangkan beragam alat pendanaan alternatif semacam pendanaan karbon, kredit keanekaragaman hayati, investasi pemulihan ekosistem, pariwisata alam ramah lingkungan, serta blended finance guna menyokong penanganan 57 taman nasional di Indonesia.
Pada sudut pandang lain, ia memandang Indonesia bersama Inggris mempunyai prospek lebar guna memperkokoh kolaborasi dalam ranah keuangan hijau, sarana pasar, tata kelola, dan kreasi pendanaan iklim.
“Kemitraan tersebut diharapkan dapat mempercepat perlindungan alam, mobilisasi investasi hijau, serta penciptaan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.
