JAKARTA - Fenomena El Nino kembali datang mengancam.

Indonesia, selaku negara kepulauan yang berada di kawasan tropis, masuk dalam daftar wilayah yang paling rentan mengalami perubahan pola iklim akibat melonjaknya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik.

El Nino sendiri bukanlah sekadar fenomena cuaca yang biasa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah berulang kali memberikan peringatan bahwa keadaan ini bisa memicu merosotnya curah hujan secara signifikan di sejumlah daerah di Indonesia.

Dampak yang dibawa oleh El Nino bukan hanya membuat suhu udara kian memanas, melainkan juga memicu kelangkaan air bersih serta mengancam ketahanan pangan.

El Nino diprediksi bakal membawa musim kemarau dengan durasi yang lebih panjang daripada periode normal.

Maka dari itu, beberapa wilayah mempunyai potensi mengalami kekeringan ekstrem yang memberikan imbas langsung terhadap sektor pertanian.

Kondisi kekeringan ini salah satunya mulai dirasakan di wilayah Lampung.

Lahan persawahan yang sistem pengairannya bergantung pada air hujan sekarang berubah menjadi gersang serta dipenuhi tanah yang retak akibat absennya pasokan air sejak pertengahan Mei 2026.

Bahkan, sejumlah tanaman padi yang baru menginjak usia sekira 25 hari dilaporkan mulai mati.

Di samping masalah kekeringan, ancaman lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah melonjaknya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketika musim kemarau melanda dalam waktu yang lebih lama disertai menurunnya tingkat kelembapan udara, maka potensi kemunculan titik api otomatis menjadi semakin tinggi, khususnya di wilayah rawan seperti Sumatera dan Kalimantan.

"Ketika tinggi muka air tanah di lahan gambut mulai menurun, BMKG segera melakukan modifikasi cuaca untuk menjaga kelembapan tanah agar tidak mudah terbakar," kata Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dikutip dari Antara, Kamis (2/7/2026).

Efek dari El Nino ini pun turut merembet hingga ke sektor perekonomian.

Saat produktivitas sektor pertanian merosot akibat bencana kekeringan, harga bahan-bahan pangan cenderung bergerak naik dan memicu tekanan inflasi.

Sejumlah komoditas pangan seperti beras, cabai, sampai jenis sayuran menjadi lebih rawan mengalami gejolak harga lantaran rantai pasokannya terganggu.

Sektor energi serta ketersediaan pasokan air juga tidak luput dari dampak negatif tersebut.

Menyusutnya debit air di area waduk dan aliran sungai dapat mengganggu operasional pasokan listrik yang bersumber dari pembangkit listrik tenaga air.

Di sudut lain, warga di kawasan tertentu juga terpaksa menghadapi problem keterbatasan air bersih, terlebih jika musim kemarau berjalan melampaui prediksi awal.

Menteri PU Bentuk Satgas

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merancang langkah mitigasi untuk menyikapi potensi dampak dari fenomena El Nino yang diproyeksikan terjadi pada periode 2026–2027.

Salah satu program utama yang disiapkan ialah membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna meningkatkan koordinasi antar-sektor dalam memitigasi risiko kekeringan.

Ia memaparkan, pembentukan satgas tersebut sangat diperlukan lantaran penanganan dampak El Nino melibatkan banyak unit kerja di bawah lingkungan Kementerian PU, mulai dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Direktorat Jenderal Cipta Karya, hingga unit-unit terkait pengelolaan air lainnya.

"Karena di sini sudah ada lintas direktorat jenderal (Ditjen), ada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya dan seterusnya, makanya saya merasa perlu ada satgas khusus. El Nino ini memang harus kami antisipasi dari awal," katanya.

Menurut pandangan Dody, tindakan mitigasi memang wajib diterapkan sejak dini supaya dampak kekeringan tidak mengganggu suplai air untuk warga maupun bagi sektor pertanian yang berperan sebagai pilar ketahanan pangan nasional.

Sebagai bentuk nyata dari upaya antisipasi tersebut, Kementerian PU telah menggulirkan program pembuatan sumur bor air dalam di beberapa daerah rawan kekeringan sejak awal tahun ini.

Program penanganan ini menyasar berbagai titik lokasi di Indonesia, seperti Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), serta area lain yang memiliki potensi terdampak El Nino seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain memperkuat ketersediaan sumber air baku, Kementerian PU juga memberikan instruksi kepada Ditjen SDA agar memperluas jaringan infrastruktur pembagian air, termasuk sistem irigasi tersier untuk lahan pertanian.

"Cuma yang sekarang saya minta tambahan kepada rekan-rekan Ditjen SDA agar selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan untuk irigasi sawah maupun kebun itu saya mewajibkan juga membuat jaringan irigasi tersier," kata Dody.

Ia memberikan penekanan bahwa jaringan irigasi tersier mempunyai peran krusial demi menjamin air dapat mengalir sampai ke lahan pertanian di lokasi paling ujung secara lebih efektif serta efisien, sekaligus menekan pemborosan volume air.

"Karena irigasi tersier itu agar air yang mengalir itu bisa mengairi sawah-sawahnya sampai yang terjauh itu bisa tercapai dengan cara yang lebih efektif dan efisien, serta ada penghematan penggunaan air yang bisa kami peruntukkan untuk generasi muda kami ke depan," ujarnya.

Bapanas Jaga Pangan

Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak ketinggalan dalam mengantisipasi ancaman fenomena El Nino.

Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy menuturkan bahwa pihak pemerintah telah menjalankan langkah-langkah pencegahan sejak awal demi mengamankan ketahanan pangan nasional.

Ia menggaransi bahwa ketersediaan stok pangan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang terhitung aman dan kuat.

"Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif sejak dini. Kesiapan stok pangan Indonesia berada di status yang cukup kuat," kata Sarwo.

Ia menguraikan bahwa beraneka macam skema mitigasi telah dirancang guna menghadapi potensi datangnya musim kemarau, termasuk dengan menggenjot sektor produksi serta tata kelola cadangan pangan.

Pihak pemerintah juga memiliki instrumen Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) serta CPPD yang dikelola secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, hingga level kabupaten/kota.

"Memang ada prediksi El Nino dan musim kering, sehingga kami sudah antisipasi daerah-daerah yang defisit itu untuk persiapan, baik dari produksi maupun stok. Pemerintah mempunyai CPP dan CPPD, yang dikelola di pemerintah pusat dan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota," jelasnya.

Sarwo menuturkan, sampai dengan detik ini dampak dari El Nino belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor produksi pangan di tanah air.

Kegiatan bercocok tanam dipastikan masih berjalan normal dan angka produksi dinilai tetap berada dalam kondisi yang terjaga.

Ia pun menambahkan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di bawah pengelolaan Perum Bulog terus mengalami kenaikan seiring bergulirnya proses penyerapan hasil panen dari para petani lokal, di mana angka stok saat ini bertengger di atas kisaran 5 juta ton.

"Terkait dengan cuaca selama ini masih cukup normal, sehingga belum berpengaruh terhadap pertanaman. Jadi peningkatan produksi tetap dapat tercapai," ungkap Sarwo.

Kepala Daerah Harus Siaga

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi potensi imbas fenomena El Nino yang diprediksi datang berbarengan dengan musim kemarau pada periode Juli hingga Oktober 2026.

Arahan tegas tersebut disampaikan oleh Tito setelah menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diintegrasikan dengan agenda Sosialisasi Kesiapsiagaan Dampak El Nino di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tito memaparkan, merujuk pada data serta paparan dari BMKG, fenomena El Nino diproyeksikan berlangsung dari mulai bulan Mei 2026 hingga Mei 2027 mendatang.

Kendati demikian, dampak yang ditimbulkannya diprediksi akan mencapai titik terkuat pada momen puncak musim kemarau, yaitu kisaran Juli hingga Oktober 2026.

Oleh sebab itu, jajaran pemerintah daerah diminta untuk segera merumuskan langkah-langkah mitigasi yang disesuaikan dengan tingkat kerawanan dari wilayahnya masing-masing.

"Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Setelah itu baru menurun," ujarnya.

Ia menggarisbawahi bahwa ada dua dampak utama yang wajib diwaspadai, yakni meroketnya potensi kebakaran hutan dan lahan lantaran cuaca yang jauh lebih panas dan kering, serta menyusutnya ketersediaan pasokan air yang bisa mengacaukan sektor pertanian, perkebunan, hingga operasional pembangkit listrik tenaga air (PLTA).