JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Sekjen Kemendikdasmen), Ir Suharti, memaparkan fakta mengenai kondisi akses pendidikan di tanah air yang cukup memprihatinkan.
Berdasarkan informasi terbaru, tercatat ada sekitar 2,92 juta anak di Indonesia yang tidak bersekolah.
"Data terakhir menunjukkan masih ada 2,92 juta anak yang tidak sekolah. Umumnya ada di kelompok usia 16-18 tahun," ujar Suharti dalam acara Peluncuran Gerakan Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu (PSPB) di Gedung A Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026).
Suharti menjelaskan bahwa mayoritas anak yang putus sekolah adalah mereka yang telah lulus SMP tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMA atau SMK.
Masalah ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kendala ekonomi hingga disabilitas fisik.
Selain itu, persoalan infrastruktur menjadi hambatan tambahan.
Kondisi sarana prasarana sekolah juga sangat menantang.
Terdapat lebih dari 200.000 bangunan sekolah di seluruh Indonesia yang mengalami kerusakan, sehingga berdampak langsung terhadap aspek keamanan serta kenyamanan siswa saat belajar.
"Masih banyak yang belum mencapai batas minimal tersebut. Ini tugas yang amat berat dan ini menjadi komitmen Pak Menteri selama pemerintahan dia, peningkatan kualitas menjadi prioritas utama," kata Suharti.
Suharti juga menyoroti masalah lain, yakni rendahnya kemampuan literasi dan numerasi anak-anak Indonesia.
Berdasarkan data PISA 2022, skor literasi serta numerasi anak Indonesia menunjukkan penurunan sejak tahun 2014.
Angka tersebut menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih jauh di bawah rata-rata capaian negara-negara anggota OECD.
"Hasil asesmen nasional juga menunjukkan baru dua pertiga anak Indonesia yang memenuhi kompetensi literasi dan numerasi minimal. Ini adalah tugas amat berat yang menjadi prioritas utama kementerian," tegasnya.
Karena itu, Kemendikdasmen meluncurkan Gerakan Partisipasi Semesta (PSPB) sebagai solusi.
Program ini dirancang agar Kemendikdasmen bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memajukan pendidikan di Indonesia.
Gerakan ini bertujuan menghimpun kontribusi dari sektor dunia usaha, CSR, pegiat filantropi, organisasi kemasyarakatan, hingga individu agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Selama ini, banyak bantuan pendidikan yang diberikan secara terpisah dan dampaknya tidak terpantau secara nasional.
"Banyak orang baik, banyak mitra yang ingin membantu tetapi bingung harus mulai dari mana. Melalui platform ini, kami menyediakan data dari Dapodik agar bantuan bisa matching dengan kebutuhan riil di lapangan," jelas Suharti.
Suharti menegaskan bahwa dalam gerakan ini, Kemendikdasmen tidak mengelola dana dari para mitra.
Kementerian hanya berperan sebagai penghubung atau fasilitator.
"Kami tidak mengumpulkan uang. Sumber daya dikelola langsung oleh mitra dan disalurkan langsung kepada penerima manfaat, baik itu sekolah, guru, maupun siswa. Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi dan akuntabilitas sesuai regulasi yang berlaku," katanya.
