Subsidi Cair, Warga Korsel Mulai Berani Punya Anak Walau Ragu

Senin, 11 Mei 2026 | 18:50:25 WIB
Sebagian warga korea sudah mulai berani memiliki bayi, sementara yang lainnya masih ragu (FOTO: NET)

JAKARTA - Korea Selatan yang dikenal memiliki tingkat kelahiran terendah di dunia mulai menunjukkan tanda-tanda awal perubahan tren.

Sebagian penduduk di sana sudah mulai berani mengambil keputusan untuk memiliki anak, meski sebagian lainnya masih merasa bimbang karena berbagai faktor.

Menurut penjelasan AFP yang merujuk pada data kementerian statistik setempat, tingkat kesuburan di negara tersebut sempat mencapai titik paling rendah pada 2023 namun merangkak naik setelahnya.

Data bulanan menunjukkan jumlah bayi yang lahir terus mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Februari lalu, tercatat ada 23 ribu kelahiran bayi yang menjadi angka tertinggi untuk bulan tersebut dalam tujuh tahun terakhir.

Pertumbuhan tahunan mencapai 13,6 persen, angka tertinggi untuk bulan Februari sejak sistem pencatatan dimulai pada 1981.

Kenaikan jumlah kelahiran ini beriringan dengan meningkatnya angka pernikahan yang terjadi sejak pertengahan 2022, walaupun distribusinya belum merata.

Pengamat berpendapat tren ini kemungkinan menandakan adanya pandangan yang lebih positif terhadap konsep keluarga di mata generasi muda.

Namun, masih ada silang pendapat mengenai pemicu perubahan ini, apakah karena faktor kebijakan pro-kelahiran atau faktor lainnya.

Kim Su-jin, seorang pekerja lepas berusia 32 tahun, baru saja melahirkan putrinya pada Januari 2025 meski sempat merasa khawatir soal finansial selama empat tahun menikah.

Ia memutuskan untuk mengabaikan kecemasan terkait biaya pendidikan, pekerjaan, hingga tempat tinggal.

"Karena kami percaya bahwa memiliki (bayi) akan membawa kebahagiaan bagi kami", katanya kepada AFP.

Pemerintah setempat memang telah mengalokasikan anggaran besar demi memacu angka kelahiran dan menekan dampak penyusutan populasi.

Kim Woo-jin yang berusia 33 tahun menyatakan bahwa dukungan voucher dari negara sangat membantu meringankan biaya selama masa kehamilan hingga pengasuhan.

Ia merinci adanya bantuan dua juta won saat kelahiran, voucher satu juta won untuk persalinan, serta subsidi transportasi dan perawatan.

"Saya percaya bahwa peningkatan signifikan (dukungan negara) ... berperan dalam peningkatan angka kelahiran baru-baru ini," kata pekerja kantoran itu.

Negara juga memberikan tunjangan bulanan sebesar satu juta won pada tahun pertama usia bayi, ditambah program pinjaman bunga rendah untuk rumah serta perluasan cuti orang tua.

Beberapa sektor swasta bahkan memberikan bonus besar bagi karyawan yang mempunyai anak.

Meski demikian, bagi sebagian pasangan, insentif finansial tersebut belum memberikan pengaruh besar karena keputusan memiliki anak bukan hanya soal uang.

Kim Su-jin menilai bahwa bantuan dari pemerintah pada kenyataannya hanya memberikan sedikit dampak yang nyata secara substansial.

"Masalah ini bukan sekadar masalah beberapa juta won," katanya kepada AFP.

Ia menyoroti isu sosial yang lebih kompleks seperti mahalnya biaya bimbingan belajar, perundungan sekolah, hingga ancaman AI terhadap lapangan kerja.

Ahli demografi Lee Sang-lim dari SNU menilai masih sulit untuk memastikan bahwa kebijakan terbaru menjadi penyebab utama kenaikan angka kelahiran ini.

Ia menggarisbawahi bahwa beberapa program baru berjalan di awal 2024, sehingga waktunya terlalu singkat untuk langsung memengaruhi lonjakan tersebut.

Namun, ia mengakui bahwa kebijakan yang berjalan selama satu dekade terakhir mungkin telah memperbaiki ekosistem pengasuhan anak.

Angka kesuburan total negara tersebut naik dari 0,75 menjadi 0,8 tahun lalu, walau masih jauh dari angka ideal 2,1 untuk menjaga stabilitas populasi.

Pejabat kementerian data, Park Hyun-jung, menyebut kenaikan ini dipengaruhi oleh kelompok kelahiran tahun 1990-an yang kini memasuki usia produktif.

Generasi muda saat ini juga terlihat lebih terbuka terhadap kelahiran di luar pernikahan, yang jumlahnya meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun 2002.

Meski demikian, angka kelahiran di luar pernikahan hanya mencakup 5,8 persen dari total kelahiran pada tahun 2024.

Lee Sang-lim menambahkan bahwa lonjakan ini juga dipicu oleh tertundanya pernikahan dan persalinan selama masa pandemi.

Ia memperingatkan bahwa tren ini belum tentu menjadi titik balik permanen dan angka kelahiran bisa saja kembali menurun tajam nantinya.

Ekonom bernama Hong menekankan perlunya dukungan kebijakan yang agresif dan berkelanjutan agar pemulihan populasi jangka panjang bisa tercapai.

Terkini