JAKARTA - Saat mayoritas warga tanah air menggunakan kompor saban pagi, tak banyak yang menyadari asal muasal gas LPG tersebut.
Di ruang dapur yang bersahaja, tabung gas kerap dianggap cuma sebagai kebutuhan pokok yang wajib tersedia setiap saat.
Namun di balik api tersebut, terdapat masalah besar yang secara senyap mengancam ketahanan energi kita, menguras devisa, hingga memengaruhi kebijakan fiskal negara dalam jangka panjang.
Selama bertahun-tahun, masyarakat menikmati LPG sebagai sumber energi yang praktis serta ekonomis berkat bantuan subsidi dari pemerintah. Namun secara bersamaan, ketergantungan pada pasokan luar negeri terus meningkat tanpa disadari oleh khalayak luas.
Data dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM memperlihatkan bahwa dalam kurun lima tahun terakhir, angka impor LPG terus merangkak naik.
Pada tahun 2021, volume impor menyentuh 6,34 juta ton dari total pemakaian nasional sebesar 8,36 juta ton. Empat tahun berselang, di tahun 2025, angka tersebut melonjak ke 7,49 juta ton dari total konsumsi 9,24 juta ton, yang berarti lebih dari 75 persen kebutuhan nasional dipasok dari luar negeri.
Statistik tersebut menunjukkan besarnya aliran dana keluar negeri yang terus mengalir setiap tahunnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia menghabiskan sekitar Rp120 triliun, hingga Rp150 triliun per tahun, hanya untuk membeli LPG impor. Nilai itu, bahkan dapat meningkat ketika harga minyak dunia melonjak.
Dalam situasi ekonomi dunia yang tidak menentu, ketergantungan ini membuat posisi negara menjadi sangat rentan terhadap guncangan eksternal yang sulit diprediksi.
Masalah pun berlanjut pada membengkaknya beban subsidi LPG dalam anggaran negara dari tahun ke tahun. Kemenkeu mencatat subsidi menyentuh Rp67,6 triliun pada 2021, naik menjadi Rp100,4 triliun pada 2022, lalu sebesar Rp74,3 triliun pada 2023, Rp80,9 triliun pada 2024, dan menembus Rp87 triliun pada 2025.
Besaran dana subsidi ini membuktikan bahwa negara mengalokasikan anggaran fantastis untuk menyokong konsumsi energi yang mayoritas bahan bakunya justru dari mancanegara.
Oleh karena itu, diskusi mengenai masa depan subsidi energi menjadi hal yang mendesak. Selama ini subsidi dianggap sebagai cara menjaga daya beli, namun di sisi lain subsidi komoditas ini memicu ketergantungan impor yang lama.
Pemerintah akhirnya terjebak dalam dilema karena harus mengeluarkan anggaran besar untuk sistem energi yang tidak memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal.
Dalam perkembangannya, dorongan untuk mencari energi substitusi mulai menguat. Salah satu opsi yang kini mendapat perhatian serius ialah pengembangan dimethyl ether atau DME dari hilirisasi batu bara kalori rendah.
Proyek ini dikembangkan melalui kolaborasi sejumlah perusahaan milik negara, yakni MIND ID, Pertamina, Bukit Asam, dan Pertamina Patra Niaga, serta telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto dalam groundbreaking proyek hilirisasi pada April 2026.
DME dinilai punya potensi besar untuk menggantikan LPG mengingat cadangan batu bara kalori rendah di tanah air sangat melimpah.
Jika dikelola secara masif, penggunaan DME bisa memangkas impor LPG sekitar 55 persen hingga 75 persen atau setara 4,5 juta ton sampai 6,5 juta ton pertahun. Potensi ini bukan sekadar soal devisa, melainkan juga kesempatan memperkuat rantai industri dalam negeri.
Kendati demikian, proyek ini tidak bisa hanya dipandang sebagai pembangunan sarana pabrik semata.
Pengamat energi sekaligus Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Iwa Garniwa mengingatkan bahwa keberhasilan DME sangat bergantung pada reformasi kebijakan energi secara menyeluruh.
DME sangat sensitif terhadap harga batu bara dan membutuhkan biaya investasi gasifikasi yang tinggi. Ketika harga batu bara melampaui 60 dolar AS per ton, DME menjadi sulit bersaing, tanpa dukungan subsidi.
Sudut pandang ini menunjukkan bahwa peralihan energi rumah tangga adalah soal desain kebijakan publik, bukan hanya teknologi.
Apabila ingin mengarahkan warga berpindah dari LPG ke DME atau kompor listrik, maka sistem pemberian subsidi juga harus dibenahi secara bertahap.
Langkah reformasi subsidi berbasis individu lewat DTKS mulai banyak disuarakan karena dinilai lebih akurat dibandingkan subsidi pada barang.
Metode ini diyakini mampu membuat ruang fiskal lebih sehat dan memberikan pilihan energi yang sesuai dengan kondisi tiap wilayah.
Indonesia tidak bisa memakai satu model energi untuk semua wilayah. Kota besar yang dekat dengan jaringan transmisi gas dapat mengembangkan jaringan gas rumah tangga.
Wilayah dengan surplus listrik dapat diarahkan menggunakan kompor listrik. Sementara daerah non-pipa, seperti Sumatera Selatan dan Kalimantan, dapat menjadi basis utama pemanfaatan DME.
Penerapan strategi berdasarkan karakter daerah ini membuktikan bahwa keberagaman energi rumah tangga berkaitan dengan keadilan bagi seluruh rakyat.
Seringkali pembahasan energi hanya berkutat pada angka investasi atau produksi, padahal yang lebih esensial adalah bagaimana kebijakan tersebut menciptakan sistem yang tangguh, efisien, dan adil.
Dalam hal ini, indikator keberhasilan proyek DME juga tidak cukup diukur dari jumlah pabrik yang dibangun. Menurut Iwa Garniwa, keberhasilan harus dilihat dari penurunan impor LPG, penghematan subsidi, hingga penurunan intensitas emisi per kapita.
Arah kebijakan energi kini tidak lagi cuma soal industri, tapi juga kualitas transisi bagi ekonomi serta kelestarian lingkungan.
Aspek kesiapan infrastruktur juga menjadi hal yang sangat vital dalam proses ini. Pengamat Energi Migas Hadi Ismoyo menilai infrastruktur kompor DME sebenarnya sudah tersedia melalui riset Lemigas.
Tantangan sekarang adalah membangun pabrik dalam skala masif serta sistem distribusi yang saling terhubung.
Sinergi antara Danantara dan Pertamina dipercaya dapat mempercepat proses ini karena infrastruktur distribusi Pertamina sudah menjangkau berbagai pelosok.
Melihat tekanan ekonomi dan beban anggaran negara, pembenahan subsidi energi sepertinya memang tidak bisa lagi ditunda.
Fokus utamanya bukan hanya mencari pengganti LPG, tapi bagaimana membangun kemandirian energi yang lebih nyata dan berkelanjutan.
Sebab, sejatinya, ketahanan energi bukan hanya tentang memastikan api tetap menyala di dapur rumah tangga, melainkan juga memastikan bahwa nyala itu tidak terus-menerus bergantung pada pasokan dari negara lain.