MIMIKA - Komnas HAM Perwakilan Papua meminta Presiden RI Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi terhadap operasi militer oleh Satgas TNI yang saat ini berada di bawah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul tewasnya sejumlah warga sipil serta aparat keamanan dalam beragam insiden kekerasan bersenjata di wilayah Papua.
“Ini cukup kami sayangkan ya. Padahal kasus kekerasan bersenjata di Puncak itu masih sedang menarik perhatian banyak pihak, tiba-tiba kasus Tembagapura lagi,” ujar Kepala Perwakilan Komnas HAM RI Papua Frits Ramandey.
Pada Kamis (7/5/2026), tujuh warga sipil dikabarkan menjadi korban penembakan di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Para korban terdiri atas balita serta perempuan, dengan satu orang dilaporkan telah meninggal dunia.
Frits menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai insiden tersebut dan menilai kasus ini menambah panjang daftar kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua.
Menurut pandangan Frits, eskalasi kekerasan bersenjata mengalami peningkatan semenjak adanya operasi militer oleh Satgas TNI Rajawali-Habema.
Komnas HAM mencatat sejak awal 2026 sampai Mei 2026 telah terjadi rentetan insiden yang menewaskan puluhan orang di berbagai wilayah di Papua.
“Kasus di Korowai, dua orang meninggal. Lalu pindah ke Kampung Suri di Maybrat, tiga orang meninggal, dua anggota TNI, satu warga sipil. Lalu ditarik ke kasus Dogiyai, satu anggota polisi, lima warga sipil. Lalu kami tarik lagi ke Puncak, Puncak itu ada 15 orang warga sipil meninggal dunia,” bebernya.
“Lalu kami tarik lagi ke Tembagapura, satu orang warga sipil meninggal enam luka. Di Tambrauw juga, itu ada tiga orang meninggal dunia. Jadi di awal 2026 saja sampai di bulan Mei, itu sudah puluhan orang meninggal dunia,” lanjut Frits.
Frits menilai bahwa rangkaian kekerasan bersenjata yang terus menerus terjadi menunjukkan bahwa aparat yang dikirim ke Papua tidak mempunyai pengetahuan yang memadai mengenai kondisi sosial serta budaya masyarakat setempat.
“Mereka tidak layak berdinas di Papua. Mereka tidak punya pengetahuan yang cukup tentang Papua. Dan itu hanya menambah panjang catatan kekerasan, trauma masyarakat itu berlapis-lapis berulang-ulang dan itu hanya menimbulkan dendam,” ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi penempatan personel satgas yang didatangkan dari wilayah luar Papua.
“Karena itu, tentu kami berharap segera dilakukan evaluasi terhadap penempatan personel satgas-satgas yang didatangkan dari luar, karena sekali lagi cenderung mereka tidak pakai otak, tetapi otot. Jadi di kepala mereka itu senjata menjadi alat,” kata Frits.
Menurutnya, Presiden perlu memanggil para tokoh Papua serta melibatkan Komnas HAM guna membahas pendekatan yang lebih manusiawi dalam upaya penanganan konflik di Papua.
“Jadi sebaiknya Presiden segera mengevaluasi penempatan satgas-satgas dan panggil tokoh-tokoh, terutama undang Komnas HAM. Akan kami beritahu kepada Presiden, cara penanganan Papua yang lebih manusiawi,” tuturnya.