JAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikmen Diksus) Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin mengungkapkan pentingnya mitra industri bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Tatang menyebut kemitraan tersebut menjadi syarat mendasar dalam pendirian sebuah SMK.
"Ada syarat untuk mendirikan SMK itu harus punya mitra industri. Karena kalau dia tidak punya mitra industri dia mau buat kurikulum sama siapa," tutur Tatang dalam acara Bincang Santai Dampak Nyata Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Penguatan Literasi melalui Sarana Perpustakaan yang Nyaman, di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Dijelaskan oleh Tatang, kurikulum SMK merupakan hasil kolaborasi antara pihak sekolah dengan dunia industri.
Konsep SMK saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada pembelajaran teori saja, tetapi juga sudah menerapkan teaching factory, yakni model pembelajaran yang meniru sistem kerja industri secara langsung di lingkungan sekolah.
"Pabrik pembelajaran yang menggambarkan di sekolah itu kayak di pabrik lah untuk sesuai bidang masing-masing," katanya.
Lebih lanjut, Tatang menyebut pihaknya terus mendata lulusan SMK melalui tracer study.
Data ini memuat informasi tentang bagaimana keterserapan atau keberkerjaan para lulusan SMK di dunia kerja.
Kemendikdasmen menemukan bahwa SMK dengan banyak mitra industri memiliki tingkat keberkerjaan lulusan yang tinggi.
Alasannya adalah karena apa yang diajarkan di sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan nyata di dunia industri.
"Makin banyak mitra industrinya, makin erat mitra industrinya, memang makin tinggi tingkat kebekerjaannya. Karena apa yang diajarkan betul-betul apa yang dibutuhkan industri, dan industri juga gak mau berspekulasi mendapatkan pegawai yang kurang oke," urainya.
Kerja sama dengan industri juga dinilai sangat bermanfaat dalam hal pemenuhan mesin belajar yang harganya sangat mahal.
Harga mesin untuk pembelajaran berbagai bidang di SMK berkisar antara Rp 500-800 juta, untuk itu Kemendikdasmen terus mendorong adanya kerja sama antara sekolah dan pihak industri.
"Tapi dengan keterbatasan dana yang dimiliki, maka kami dorong juga SMK-SMK yang belum memadai untuk bekerjasama dengan mitra industri," kata Tatang lagi.
Melihat keterbatasan yang ada, Tatang juga mendorong agar Praktik Kerja Lapangan (PKL) murid SMK berjalan minimal selama 6 bulan.
Harapannya, selama waktu tersebut, murid bisa belajar secara langsung dari industri dan memiliki kemampuan yang lebih memadai.
Waktu PKL 6 bulan dinilai Tatang sangatlah ideal, karena jika hanya 3 bulan murid baru mulai belajar dan mencoba.
Sedangkan 3 bulan sisanya merupakan waktu yang tepat untuk melakukan praktik secara penuh.
"Makanya kenapa minimal 6 bulan, jangan sampai saya sebagai pengusaha itu cuma dititipi, orang untuk belajar, habis belajar pergi. Saya ingin dapat juga dong 3 bulannya kerja mereka. Jadi ini hal-hal yang dipraktikkan, kenapa mitra industri ini sangat penting," ungkapnya.
Tatang tidak mempermasalahkan apabila PKL murid berjalan lebih dari 6 bulan asal sesuai dengan kemampuan sekolah, murid, serta perusahaan tempat magang berlangsung.
Salah satu praktik tersebut telah diterapkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat, di mana PKL berjalan selama satu tahun.
"Sebenarnya by regulasi minimal 6 bulan. Kami yang penting akan dilihat tergantung sekolah itu kemampuannya, karena kan PKL ini kan nanti siswa jauh dari orang tua atau tempat tinggalnya biayanya juga akan berdampak. Ini yang kami ambil pilihan-pilihan yang paling mudah," pungkasnya.