JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi sorotan tajam dari majalah internasional The Economist terkait program makan bergizi gratis (MBG) serta Kopdes Merah Putih di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kedua program tersebut sebelumnya dianggap menghamburkan anggaran fiskal dan berisiko mengacaukan stabilitas perekonomian domestik.
Purbaya memastikan bahwa posisi keuangan negara saat ini tetap dalam kondisi aman, sekalipun kedua program unggulan itu dituding memberikan tekanan besar pada APBN.
"Kan fiskal kami bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya, jadi enggak ada masalah. Sekarang pun kami hitung defisitnya berapa," ujar Purbaya saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Dirinya kemudian mengomparasikan situasi keuangan Indonesia dengan beberapa negara di kawasan Eropa yang dinilainya mengantongi rasio utang serta defisit yang jauh lebih membengkak.
"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kami berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen dari PDB, kami masih 40 (persen), kami masih bagus," ujarnya.
Purbaya menilai bahwa fakta tersebut menjadi bukti otentik kalau pondasi keuangan Indonesia sebenarnya jauh lebih kokoh ketimbang banyak negara lain.
"Seharusnya The Economist memuji kami," imbuhnya.
Melalui laporan bertajuk "Indonesia's President is Jeopardising The Economy and Democracy", The Economist melayangkan kritik terhadap sederet kebijakan Prabowo yang dianggap kelewat ekspansif dari sudut pandang fiskal, sehingga berisiko merusak stabilitas ekonomi nasional.
Media massa yang berbasis di Inggris tersebut menyoroti agenda makan bergizi gratis (MBG) dan rencana pendirian 80 ribu Kopdes Merah Putih. Dua program ini diproyeksikan menelan dana minimal Rp320 triliun atau berkisar US$18 miliar pada tahun ini, angka yang setara dengan 10 persen dari target pemasukan negara.
The Economist turut menilai bahwa target pendapatan negara yang dipatok pemerintah terlampau muluk di kala harga komoditas ekspor andalan seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit tengah melesu. Berdasarkan analisisnya, setoran pajak Indonesia pada 2025 dilaporkan merosot 3 persen, padahal awalnya ditargetkan mampu melesat hingga 7 persen.
Bukan hanya itu, majalah tersebut juga menggarisbawahi risiko melebarnya defisit anggaran akibat lonjakan harga minyak mentah global yang dipicu oleh tensi geopolitik di Timur Tengah.
Pemerintah diprediksi berpotensi memikul tambahan subsidi energi hingga mencapai US5,7miliaratausetaraRp100,7triliun(denganproyeksikursRp17.670perdolarAS)jikahargaminyakrata?ratamenyentuhangkaUS97 per barel pada tahun ini.
The Economist pun mengungkit ancaman pemangkasan peringkat utang Indonesia oleh lembaga rating global, S&P Global Ratings, andai perbandingan beban pembayaran bunga utang terhadap total pendapatan negara terus merangkak naik.
Di samping persoalan anggaran, tulisan tersebut juga menguliti peta politik di bawah kepemimpinan Prabowo yang dianggap kian tersentralisasi, memperluas andil militer di ranah sipil, hingga mengikis kekuatan kubu oposisi.
Sebagai penutup, The Economist ikut mengulas depresiasi nilai tukar rupiah yang sudah melemah sekitar 11 persen terhadap dolar AS sejak mulainya masa jabatan Prabowo, dibarengi dengan meningkatnya tensi kecemasan dari kalangan investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.