JAKARTA - Aneka ragam peristiwa politik yang terjadi kemarin (19/5) kini tengah menjadi pusat perhatian publik.
Hal ini berkisar dari tuntutan keras pemerintah Indonesia terhadap Israel untuk segera membebaskan seluruh kru misi kemanusiaan, hingga penjelasan dari pihak Istana mengenai alasan Kepala Negara memaparkan langsung KEM-PPKF di hadapan DPR.
Di bawah ini merupakan ringkasan berita politik kemarin yang dihimpun oleh ANTARA dan sangat menarik untuk Anda simak kembali.
Tuntutan Indonesia agar Israel segera membebaskan seluruh kru misi kemanusiaan
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menuntut dengan tegas agar pihak Israel segera membebaskan seluruh kapal beserta kru misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 yang saat ini tengah ditawan.
Menurut keterangan Dudung, tuntutan tersebut merupakan hasil dari proses penyelarasan langkah antara pemerintah dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menyikapi kondisi kemanusiaan terkini yang sedang terjadi.
"Pemerintah Indonesia mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina secara hukum humaniter internasional," ujar Dudung di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
Silakan baca selengkapnya pada tautan ini.
Pertemuan Megawati dan Dubes Kuwait guna mendiskusikan efek gejolak Timur Tengah bagi Indonesia
Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerima kedatangan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia, Khalid Jassim Al-Yassin, di tempat kediamannya yang berlokasi di daerah Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Senin (18/5).
Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta pada hari Selasa, dalam dialog tersebut Megawati bersama Dubes Kuwait mengulas tentang dampak yang dipicu oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah terhadap Indonesia, sekaligus membicarakan relasi harmonis yang terjalin antara kedua belah negara.
Saat menyambut kunjungan tersebut, Megawati tampak didampingi oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Direktur Hubungan Luar Negeri Hanjaya Setiawan, serta salah satu politisi PDIP yaitu M. Guntur Romli.
Silakan baca selengkapnya pada tautan ini.
PWI menuntut adanya jaminan keselamatan bagi wartawan Indonesia dalam penugasan di Gaza
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengutuk keras tindakan penahanan terhadap jurnalis Indonesia oleh tentara Israel ketika tengah berpartisipasi dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla 2.0 yang menuju ke Gaza, serta menuntut peningkatan proteksi bagi aktivitas pers di daerah pertikaian.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia, Akhmad Munir, berpandangan bahwa aksi penghadangan terhadap misi warga sipil dan kemanusiaan di wilayah perairan internasional sama sekali tidak memiliki dasar pembenaran karena ikut membahayakan jiwa para jurnalis yang tengah mengemban kewajiban jurnalistik mereka.
“Kami mengecam keras tindakan Israel yang mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk jurnalis Indonesia yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Keselamatan insan pers harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apa pun,” kata Akhmad Munir dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Silakan baca selengkapnya pada tautan ini.
Mendagri mengimbau pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan politik serta keamanan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar senantiasa mengawal dan meningkatkan ketahanan politik, keamanan, serta ketenteraman di wilayah masing-masing, yang salah satu caranya dapat ditempuh dengan mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (TPKS).
Mendagri lewat pernyataan resminya di Jakarta pada hari Selasa memberikan penilaian bahwa Forkopimda memegang peranan yang sangat vital dan strategis lantaran menjadi wadah berkumpulnya para pimpinan daerah yang memegang otoritas penuh dalam mengawal stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat.
"Saya lihat ada tiga hal di daerah itu yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, politik, dan keamanan di daerah masing-masing. Satu adalah Forkopimda, karena forum semua pimpinan yang punya power, ada Pangdam, Kapolda, Kajari, Kapolres, Kajati, Kabinda, itu sangat berpengaruh,” kata Tito saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Forkopimda se-Maluku dan Nusa Tenggara.
Silakan baca selengkapnya pada tautan ini.
Pihak Istana membeberkan alasan Kepala Negara menyampaikan KEM-PPKF secara langsung di DPR
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang bertindak pula sebagai Juru Bicara Presiden RI, menguraikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memaparkan secara langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Sidang Paripurna DPR RI pada hari Rabu (20/5) dengan tujuan untuk menyelaraskan persepsi sekaligus menghimpun kekuatan bersama.
Presiden Prabowo menurut rencana akan menghadiri langsung Rapat DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang bertempat di Kompleks MPR, DPR, DPD di Jakarta pada Rabu pagi, yang mana agenda utamanya memuat tentang bahasan seputar RAPBN Tahun 2027.
“InsyaAllah (Bapak Presiden, red.) hadir. Kebetulan (Rabu, red.) tanggal 20, (bertepatan dengan) Hari Kebangkitan Nasional. Jadi, Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kami menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama di dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kami,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia dihubungi di Jakarta, Selasa sore.