MAGETAN - Agenda penghapusan pegawai honorer pada tahun 2027 oleh pihak eksekutif masih menjadi beban tugas bagi sektor pendidikan di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Magetan mendata, masih terdapat kisaran 160 guru honorer yang aktif mengajar di lingkungan sekolah negeri.
Pimpinan PGRI Kabupaten Magetan, Sundarto, menuturkan bahwa nominal tersebut mencuat selaras dengan banyaknya tenaga pendidik serta pimpinan sekolah yang memasuki masa purnatugas dalam kurun setahun belakangan.
“Data di PGRI sekarang yang kami dapat dari forum honorer itu ada sekitar 160 guru yang sekarang statusnya honorer di sekolah-sekolah negeri,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (21/5/2026).
Menurut pandangannya, keadaan defisit tenaga pendidik di Magetan berlangsung utamanya pada instansi sekolah negeri.
Walau begitu, jumlahnya ditakar tidak semasif wilayah kabupaten maupun kota lainnya di Jawa Timur lantaran pada waktu sebelumnya otoritas daerah sudah meluncurkan langkah antisipasi berupa pengangkatan massal tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kalau di Magetan sekarang memang ada kekurangan guru, terutama guru negeri, itu betul sekali. Cuma tidak sebesar kabupaten lain karena sebelumnya ada pengangkatan melalui ASN maupun P3K yang jumlanya kurang lebih 2.000-an,” imbuhnya.
Sundarto mengutarakan, problematika defisit tenaga pendidik diproyeksikan bakal terus merangkak naik karena tren masa pensiun masih terus bergulir.
Di samping faktor guru yang memasuki purnatugas, banyak pimpinan sekolah juga menyentuh masa akhir bakti sehingga jabatan kepala sekolah terpaksa diemban oleh guru yang masih aktif.
Imbasnya, ruang kelas kembali mengalami kekosongan pengajar.
Dirinya mengalkulasi keperluan terhadap tenaga guru bakal kian masif sebab ada sekira 130 posisi kepala sekolah yang lowong di Magetan.
“Kalau sekarang ada sekitar 160 kelas yang diisi guru honorer, kemudian kekurangan kepala sekolah sekitar 130, berarti nanti bisa ada hampir 300 kelas kosong,” ungkapnya.
Sundarto menaruh harapan agar polemik yang menyelimuti guru honorer ini bisa lekas dituntaskan.
Dirinya menginginkan pihak pemerintah pusat untuk melonggarkan kembali akses Data Pokok Pendidikan (Dapodik) supaya para guru honorer yang belum terdata bisa masuk ke dalam sistem serta memperoleh jalan keluar terkait kejelasan status kepegawaian mereka.
“Kami berharap nanti ada regulasi baru atau kebijakan pemerintah yang baru yang mengakomodasi teman-teman yang sekarang masih honorer,” jelasnya.
Bukan itu saja, PGRI pula mendesak pemerintah daerah agar selekasnya merancang peta jalan atau roadmap pendidikan berskala jangka panjang.
Langkah pemetaan itu dinilai amat krusial guna menghitung kebutuhan riil tenaga pendidik bersandarkan pada grafik angka kelahiran, total peserta didik, hingga potensi penggabungan atau regrouping instansi sekolah.
Dirinya juga mendesak pemerintah daerah agar tidak membikin para guru honorer merasa diabaikan begitu saja.
Berdasarkan penilaiannya, para guru honorer sepanjang waktu ini sudah berjasa menjadi penambal kekosongan tenaga pengajar lewat dedikasi yang tinggi kendati cuma mengantongi upah yang minim.
“Mereka mengisi ruang kelas yang seharusnya diisi negara dengan gaji yang layak. Mereka tetap mengajar dengan sukarela. Harusnya pemerintah punya solusi terhadap pengabdian mereka,” pungkasnya.