JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menilai bahwa penyaluran bantuan 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto melalui dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan wujud nyata kepedulian sosial.
Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPP IMM Ari Aprian Harahap menjelaskan bahwa penggunaan APBN untuk pengadaan sapi kurban adalah bagian dari kewajiban negara dalam membantu masyarakat luas karena manfaatnya tidak hanya didapat oleh penerima saja, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi lainnya.
"Dampaknya bukan hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi peternak sapi lokal dan para pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi serta pengelolaan hewan kurban," ucapnya dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut pandangannya, penggunaan anggaran APBN untuk menyediakan hewan kurban melalui program bantuan Presiden adalah hal yang legal dan sah, baik secara hukum positif negara maupun hukum syariah.
"Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden (Banmaspres) yang memang resmi dalam sistem keuangan Indonesia, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan," katanya.
Ia kemudian menegaskan kembali bahwa penyaluran hewan kurban tersebut murni bukan menggunakan dana pribadi presiden yang diklaim sebagai sumbangan personal.
"Jadi, ini bukan uang pribadi Prabowo yang kemudian disebut sebagai bantuan pribadi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah membagikan 1.098 ekor sapi kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang dibeli langsung dari peternak lokal dengan kualitas premium berbobot antara 800 kilogram hingga 1,3 ton.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa seluruh hewan kurban tersebut disalurkan ke 552 titik, mulai dari lembaga pendidikan, pondok pesantren, organisasi sosial, tokoh masyarakat, hingga pemuka agama di berbagai daerah di Indonesia.
"Presiden memberikan arahan supaya sapi-sapi yang diberikan untuk menjadi sapi kurban ini juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah masing-masing," kata Juri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).