JAKARTA - Pemerintah memberikan kepastian bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta LPG subsidi tidak akan mengalami kenaikan tarif meskipun nilai jual beberapa jenis BBM non-subsidi sudah diubah demi menyelaraskan perkembangan harga minyak internasional.
Kepastian informasi ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia setelah memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan pemaparan Bahlil, pihak pemerintah sengaja mempertahankan nilai jual energi bersubsidi tersebut guna memproteksi daya beli masyarakat di tengah situasi ketidakpastian ekonomi dunia serta dinamika geopolitik yang masih bergejolak.
"Harga BBM untuk bersubsidi (Pertalite dan Solar) maupun LPG itu tidak ada perubahan sama sekali. Sementara harga yang non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar yang ada," kata Bahlil dalam keterangannya.
Ia menerangkan bahwa keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam melindungi warga dari imbas lonjakan harga energi di tingkat global.
"Pemerintah sedang menggodok berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat. Karena itu BBM subsidi tidak kami naikkan sama sekali, sedangkan yang lainnya dilakukan penyesuaian," ujar Bahlil.
Pernyataan ini dipublikasikan satu hari sesudah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga beberapa jenis BBM non-subsidi, termasuk di antaranya Pertamax yang kini dipasarkan seharga Rp 16.250 per liter untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
Langkah penyesuaian tarif tersebut diambil menyusul terjadinya lonjakan harga minyak mentah di pasar dunia yang terimbas oleh konfrontasi geopolitik internasional.
Di samping membicarakan perihal stabilitas harga energi, Bahlil menyebutkan bahwa Prabowo juga memberikan instruksi untuk memperkokoh ketahanan energi dalam negeri melalui akselerasi sumber energi alternatif.
Salah satu program yang saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah adalah percepatan proses transisi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) menuju Compressed Natural Gas (CNG) demi menekan angka ketergantungan pada energi impor.
"Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif. Sekarang fokus kami percepatan peralihan LPG ke CNG," kata Bahlil.
Di dalam agenda pertemuan tersebut, jajaran pemerintah turut melakukan pembahasan mengenai proses pendataan di sektor pertambangan sekaligus kesiapan suplai energi nasional, baik dari aspek kelistrikan hingga ketersediaan stok BBM.