Pemerintah Terapkan Sistem Grading untuk Tingkatkan Kualitas SPPG

Rabu, 17 Juni 2026 | 13:00:40 WIB
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari. (FOTO:NET)

JAKARTA - Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) mengumumkan bahwasanya pihak pemerintah bakal menjalankan serangkaian tindakan pembenahan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari kalkulasi ulang insentif hingga mekanisme grading.

Kepala Bakom RI Muhammad Qodari memberikan penjelasan bahwa pemerintah bakal lebih mengutamakan penguatan mutu operasional SPPG yang telah bergulir ketimbang menambah kuantitas unit anyar.

"Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi, fokus kepada SPPG yang sudah operasional," ujar Qodari dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurut pendapatnya, pemerintah lewat Badan Gizi Nasional (BGN) pun tengah meramu pembaruan sistem penyaluran insentif untuk SPPG.

Skema itu berpotensi bakal kembali mengadopsi metode yang mengorelasikan volume insentif dengan kuantitas penerima manfaat yang ditangani.

Di samping itu, pemerintah berencana mengimplementasikan sistem grading atau pengkelasan selaras dengan performa SPPG.

Di dalam skema ini, tiap-tiap SPPG bakal dikelompokkan berdasar pada mutu layanan yang disuguhkan.

Lewat aturan tersebut, nominal insentif yang diperoleh SPPG ke depannya bakal dipastikan oleh dua aspek pokok, yakni kuantitas penerima manfaat yang ditangani serta hasil rapor mutu atau grading tiap-masing SPPG.

Qodari memaparkan pemerintah pun bakal memperketat jalannya evaluasi pada ranah operasional yang sepanjang ini telah berjalan.

Aktivitas pengawasan bakal dipertebal di pelbagai lini, mulai dari keadaan akomodasi, pemenuhan kualifikasi operasional, alur pemrosesan hidangan, hingga standar kesehatan serta kebersihan.

Tindakan itu diharapkan mampu mendongkrak mutu pangan yang didapati para siswa serta kelompok penerima manfaat yang lain di dalam program MBG.

Menurut dia, pemerintah saat ini menempatkan pendongkrakan mutu layanan sebagai prioritas paling utama usai jaringan pelayanan MBG meluas secara kilat dalam rentang beberapa bulan belakangan.

"Jadi, fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi," kata Qodari.

Terkini