JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang menerapkan beragam strategi demi memastikan program Padat Karya berjalan secara maksimal serta tepat sasaran.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut), serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) akan segera memverifikasi data calon peserta dan mengumumkan hasil seleksi melalui situs resmi Program Padat Karya.
“Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi juga sedang mengoptimalkan sosialisasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW agar informasi ini menjangkau seluruh masyarakat,” kata Chico di Jakarta, Rabu.
Di samping itu, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) akan memastikan pengelolaan sistem platform Program Padat Karya berjalan tanpa kendala.
Diskominfotik DKI Jakarta juga memperluas jangkauan penyebaran informasi melalui berbagai kanal resmi, sekaligus melakukan pengawasan serta klarifikasi cepat terhadap berita yang tidak benar.
Program Padat Karya ini akan melibatkan berbagai bentuk kegiatan pelayanan publik, termasuk dukungan di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, hingga prasarana lingkungan.
“Kami mengajak seluruh warga Jakarta untuk mendukung program ini. Bersama-sama, kami bangun Jakarta yang lebih kuat dan inklusif,” ujar Chico.
Berdasarkan penjelasannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa program ini disediakan sebagai solusi cepat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang semakin menjepit warga.
Seluruh pekerja akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yakni sekitar Rp5,7 juta per bulan, dengan syarat utama memiliki KTP Jakarta.
Hal tersebut memperlihatkan komitmen Gubernur Pramono Anung dalam membangun Jakarta dari tingkat bawah serta meringankan beban permasalahan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang inklusif dan tepat sasaran.