JAKARTA - Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) menggelar aksi unjuk rasa pada Rabu 17 Juni 2026 di area halaman kampus.
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera membenahi sistem tata kelola pemerintahan demi membangkitkan kembali perekonomian nasional.
"Kami turut prihatin terhadap carut-marut kondisi bangsa saat ini. Dari penilaian kami, akar masalahnya terletak pada tata kelola pemerintahan yang buruk," kata Ketua KM ITB Nahdah Nabillah di Kampus ITB, Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan pandangan KM ITB, penyerapan anggaran negara sejauh ini dinilai belum menyentuh aspek-aspek kebutuhan yang mendasar.
Bidang-bidang penting seperti sektor pendidikan, kesehatan, serta proses industrialisasi dianggap belum menjadi fokus utama.
"Berbagai kebijakan yang ada menurut kami belum memprioritaskan hal-hal strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan yang tidak kalah penting adalah industrialisasi," jelas dia.
Selain hal tersebut, KM ITB pun memberikan kritikan terhadap beberapa program unggulan dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Rangkaian program itu dianggap dijalankan secara tergesa-gesa tanpa ditopang oleh studi maupun riset yang mendalam.
"Dampak dari tekanan moneter ini kian mencekik masyarakat, khususnya kelas menengah dan pekerja muda, yang harus menanggung lonjakan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya produksi, kenaikan harga bahan bakar, hingga beban cicilan akibat tingginya suku bunga," tegasnya.
Terdapat empat poin tuntutan yang diajukan oleh KM ITB kepada pihak pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:
Memperkokoh tanggung jawab fiskal lewat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel serta menyediakan ruang bagi partisipasi publik yang nyata.
Melahirkan kebijakan strategis demi mendukung jalannya industrialisasi yang berbasis riset dan manufaktur supaya Indonesia memperoleh nilai tambah ekonomi yang jauh lebih tinggi.
Mengadakan evaluasi internal terhadap berbagai macam program kerja pemerintah sekaligus membenahi pola komunikasi publik agar setiap kebijakan yang diputuskan bisa dimengerti oleh masyarakat luas.
Menjamin bahwa seluruh program strategis dirancang berlandaskan studi serta riset yang matang.