JAKARTA - Sebanyak 200 orang pekerja Hotel Sultan sudah melapor ke posko layanan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).
"Progresnya mungkin sekarang sudah 200-an lebih ya yang sudah kami data. Dan memang tugas kami untuk sementara ini masih mendata dulu karyawan, apakah mereka ada dari karyawan tetap, daily worker, dan sebagainya," kata Kepala Divisi Humas, Hukum dan Administrasi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Asep Triyadi, dalam konferensi pers, Rabu (24/06/2026).
Posko terletak di Gedung Parkir A GBK, tepat di depan Istora Senayan dan beroperasi setiap hari hingga pukul 18.00 WIB.
Dalam spanduk yang terpasang di depan posko layanan dijelaskan, pihak-pihak yang dapat mengakses layanan posko antara lain karyawan hotel dan apartemen, tenant atau penyewa komersial, penyewa apartemen atau penghuni, penyewa event atau ballroom, vendor atau mitra operasional, serta pemilik maupun pengelola lama.
Karyawan Hotel Sultan diminta menyiapkan dokumen berupa identitas diri (KTP atau paspor), dokumen perjanjian atau kontrak, bukti pendukung terkait pengaduan, serta surat kuasa apabila mewakili pihak lain.
Setiap karyawan harus melakukan proses pelaporan di meja penerimaan, pengisian formulir di ruang tunggu, pemanggilan sesuai nomor antrean, verifikasi dan registrasi dokumen, registrasi serta penerimaan tanda terima, hingga tahap selesai atau konsultasi lanjutan apabila diperlukan.
Posko tersebut merupakan satu-satunya kanal komunikasi resmi pelayanan PPKGBK terhadap karyawan terdampak eksekusi Hotel Sultan.
Sebagai informasi, Hotel Sultan yang terletak di kawasan GBK telah diambil alih negara pada Kamis (18/06/2026), menyusul keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Selama beberapa dekade, hotel mewah itu dikelola oleh perusahaan keluarga Pontjo Sutowo, PT Indobuildco.
Saat ini, kawasan tempat berdirinya eks Hotel Sultan disebut sebagai Blok 15 GBK.
Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto mengatakan bahwa rencana merobohkan eks Hotel Sultan, Jakarta Pusat belum diputuskan.
"Belum diputuskan," kata Kharis.
Saat ini, PPKGBK masih fokus melakukan pemindahan barang-barang hotel milik PT Indobuildco ke gudang yang berada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Adapun rencana merobohkan Hotel Sultan sempat disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani di Istana, Jakarta Pusat, Senin (22/06/2026).
Rosan mengungkapkan bahwa Hotel Sultan di Jakarta Pusat, yang telah dieksekusi pemerintah, pada akhirnya akan dibongkar.
Meski demikian, Rosan mengatakan belum dapat menjelaskan secara rinci mengenai rencana tersebut saat ini.
"Ya pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan, tapi rencana itu akan dijadikan suatu kawasan baru ya. Eventually (dirobohkan) iya," kata Rosan di Istana, Jakarta Pusat, Senin (22/06/2026).
Rosan menjelaskan, kawasan bekas Hotel Sultan nantinya tetap akan memiliki fasilitas hotel.
Namun, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, area tersebut akan dikembangkan menjadi ikon baru Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa karena lokasi Hotel Sultan berada di kawasan GBK, pengembangan kawasan itu akan mencakup konsep sport tourism.
Lantas, lahan yang saat ini disebut sebagai Blok 15 GBK itu akan dijadikan apa?
PPKGBK akan menata kawasan Blok 15 GBK.
Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan, PPKGBK berkomitmen mengembalikan Blok 15 sebagai kawasan publik yang hijau, modern, tertata, produktif, lebih terintegrasi dengan akses transportasi.
Selain itu, PPKGBK ingin memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat, sekaligus memulihkan hak negara atas tunggakan royalti yang belum terlunasi selama puluhan tahun.
"Kami wajib secara PPKGBK dan Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) untuk mengoptimalisasikannya, dan pastinya kami juga ingin memberikan dampak yang lebih positif kepada masyarakat seperti bertambahnya area-area yang dapat dimanfaatkan bersama masyarakat, termasuk yang ada di dalam Blok 15 ini," kata dia usai eksekusi Hotel Sultan pada Kamis (18/06/2026).
Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara membuka peluang pemanfaatan lahan negara strategis untuk program perumahan rakyat, termasuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di lahan eks-Hotel Sultan, Senayan, Jakarta.
Namun, Politisi Gerindra tersebut menegaskan, seluruh langkah masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya nanti arahan Presiden, itu kan arahan yang besar ya," ujar Ara saat ditemui pada Perayaan Idul Adha di Rusunawa KS Tubun, Jakarta, Kamis (28/05/2026).
Ara mengatakan, saat ini Kementerian PKP telah membentuk tim bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengecek sejumlah lahan yang disiapkan pemerintah.
"Kalau saya kemarin arahannya adalah mengecek lahan-lahan yang disiapkan oleh Menteri ATR," lanjut dia.
Ara juga menyoroti, banyak tanah negara yang berada di lokasi strategis namun saat ini dikuasai pihak lain.
Dia menilai, negara harus berani menegakkan hak atas aset-aset tersebut demi kepentingan masyarakat.
"Cuma tantangannya itu banyak tanah negara yang strategis dikuasai oleh pihak lain," lanjut dia.