JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memberikan penegasan bahwa Indonesia mempunyai komitmen kuat untuk lepas dari ketergantungan impor pangan lewat optimalisasi hasil produksi di dalam negeri selaku bagian dari langkah memperkokoh swasembada pangan nasional.
Berdasarkan penjelasan Sudaryono, pihak birokrasi atas instruksi Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyudahi impor komoditas beras, jagung, beserta gula, sekaligus secara bertahap memangkas ketergantungan pada pasokan impor jenis pangan yang lain.
"Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada impor pangan. Atas arahan Presiden Prabowo, kami berkomitmen menghentikan impor beras, jagung, gula, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor komoditas pangan lainnya," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Ia menggarisbawahi poin tersebut tatkala menghadiri prosesi pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalimantan Barat di Pontianak, Minggu.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tersebut, memberikan penegasan bahwa Indonesia tidak akan bertumpu lagi pada impor pangan seiring dengan digenjotnya lini produksi domestik.
Menurut pemaparannya, langkah penyetopan impor untuk sejumlah komoditas pangan tersebut menjadi bagian dari rencana strategis pemerintah dalam memperkokoh swasembada nasional sekaligus mendongkrak taraf hidup para petani Indonesia.
"Yang terpenting, petani Indonesia harus semakin sejahtera," ujarnya.
Ia mengutarakan bahwa lembaga HKTI memegang andil yang strategis selaku rekan kerja pemerintah dalam menguatkan sektor agraris serta menjamin kesejahteraan petani merangkak naik seiring dengan diraihnya swasembada pangan nasional.
"Petani tidak boleh lagi hidup susah. Petani padi, jagung, sawit, kopi, karet, hingga komoditas lainnya harus mendapatkan keuntungan dari hasil usahanya," tegasnya.
"Pemerintah hadir memastikan pupuk tersedia, production meningkat, dan harga hasil panen tetap menguntungkan," tambah Sudaryono.
Ia memastikan ikhtiar dari pemerintah di bawah kendali Presiden Prabowo guna merealisasikan swasembada pangan yang berkesinambungan, sekaligus memperbaiki kesejahteraan para petani.
Sementara itu, komoditas pangan yang dilaporkan telah mencapai swasembada serta mengalami surplus mencakup beras, gula untuk konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan juga bawang merah.
Ia menyambungkan bahwa kedaulatan pangan semata-mata bisa diraih bilamana para petani mendapatkan proteksi, kepastian dalam berusaha, serta nominal harga jual panen yang memberikan keuntungan.
Pada momentum itu, Wamentan Sudaryono pun memberikan sorotan tersendiri terhadap kalangan petani kelapa sawit di wilayah Kalimantan Barat.
Ia memberikan peringatan kepada segenap pabrik kelapa sawit supaya menebus tandan buah segar (TBS) selaras dengan ketetapan harga yang sudah dirumuskan oleh pemerintah daerah.
"Harga TBS tidak boleh dibeli di bawah ketentuan pemerintah. Saat harga CPO (crude palm oil) dunia sedang baik, petani juga harus menikmati hasilnya. Harga yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan hasil kesepakatan bersama dan wajib dipatuhi," tegasnya.
Di samping memastikan jaminan proteksi harga, Sudaryono memfasilitasi ruang diskusi terbuka secara langsung dengan warga beserta petani supaya bermacam kendala di sektor lapangan bisa secepatnya diatasi.
"Sampaikan kepada kami apabila ada persoalan irigasi, pupuk, benih, maupun kebutuhan pertanian lainnya. Pemerintah ingin memastikan seluruh aspirasi petani bisa segera ditangani," katanya.
Menurut pandangannya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, HKTI, beserta segenap pelaku di sektor pertanian bakal mengakselerasi perwujudan Indonesia selaku negara yang berdaulat pangan.
"Kami ingin apa yang dikonsumsi masyarakat diproduksi oleh petani kami sendiri. Dengan begitu Indonesia semakin kuat, petani semakin makmur, dan ketahanan pangan nasional semakin kokoh," katanya.