JAKARTA - Setiap perumusan kebijakan ekonomi yang efektif selalu berpangkal pada satu landasan utama, yakni ketersediaan data yang tepat.
Pemerintah dapat menyusun arah pembangunan, sektor usaha mampu membaca peluang pasar, serta masyarakat mendapatkan manfaat pembangunan yang lebih merata apabila seluruh keputusan berpijak pada informasi yang komprehensif dan kredibel.
Sebaliknya, saat data gagal merefleksikan kondisi lapangan yang sebenarnya, kebijakan berpotensi kehilangan ketepatan serta efektivitasnya.
Dalam konteks tersebut, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi langkah yang sangat krusial.
Sensus ini bukan sekadar rutinitas statistik sepuluh tahunan, melainkan upaya nasional untuk memetakan denyut nadi ekonomi Indonesia secara utuh.
Melalui pendataan seluruh aktivitas usaha non-pertanian, pemerintah memperoleh gambaran mengenai struktur ekonomi, karakteristik bisnis, tren ekonomi digital, hingga arah transformasi ekonomi yang sedang terjadi.
Data tersebut diharapkan menjadi fondasi perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Pelaksanaan SE2026 juga bertepatan dengan momen krusial pembangunan nasional.
Pemerintah sedang mengakselerasi hilirisasi, memperluas digitalisasi, memperkuat investasi, mendorong transisi ekonomi hijau, sekaligus menyiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Seluruh agenda besar ini memerlukan data mutakhir agar kebijakan tidak sekadar didasarkan pada asumsi, melainkan pada realitas ekonomi yang sesungguhnya.
Selama dekade terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan ketangguhan yang patut diapresiasi.
Meskipun diterpa pandemi COVID-19, ketidakpastian geopolitik, hambatan rantai pasok global, dan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran lima persen.
Namun, angka tersebut hanyalah gambaran makro.
Di baliknya terdapat dinamika yang kompleks: lahirnya jutaan usaha digital, pertumbuhan ekonomi kreatif, perubahan pola konsumsi, hingga munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Dinamika inilah yang perlu dipotret lebih komprehensif lewat sensus ekonomi.
Dalam teori ekonomi publik dikenal adagium sederhana bahwa good data produce good policy.
Artinya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.
Semakin akurat data yang tersedia, semakin tepat pula intervensi kebijakan yang dapat diberikan.
Pengalaman Sensus Ekonomi 2016 membuktikan urgensi prinsip tersebut.
Hasil sensus tidak berhenti sebagai deretan angka statistik, tetapi menjadi kerangka sampel berbagai survei ekonomi, penyusunan statistik UMKM, perdagangan, industri, jasa, serta rujukan indikator pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
Data tersebut dimanfaatkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, akademisi, investor, hingga pelaku usaha dalam merumuskan strategi pembangunan.
Sensus Ekonomi 2016 juga menunjukkan bahwa struktur usaha Indonesia didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang tersebar luas.
Temuan tersebut menjadi dasar penguatan berbagai program pemerintah, mulai dari perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi UMKM, pengembangan kewirausahaan, hingga kebijakan pembinaan usaha yang lebih terarah.
Secara fiskal, data sensus juga memiliki nilai strategis.
Basis data usaha yang lengkap memungkinkan pemerintah memperluas basis ekonomi nasional secara sehat.
Kebijakan perpajakan tidak lagi hanya berorientasi pada penerimaan, tetapi juga pada penciptaan sistem yang lebih adil, efisien, dan adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.
Pendekatan ini kian penting seiring pesatnya aktivitas ekonomi digital yang melahirkan model bisnis baru.
Lebih jauh, data sensus membantu pemerintah mengukur efektivitas program pembangunan.
Apakah bantuan kepada UMKM meningkatkan kapasitas usaha?
Apakah kawasan industri menciptakan pusat pertumbuhan baru?
Apakah infrastruktur mendorong aktivitas ekonomi masyarakat?
Jawaban atas pertanyaan tersebut memerlukan data komprehensif, bukan sekadar indikator makro.
Menengok periode Sensus Ekonomi 2006 hingga 2016, struktur ekonomi Indonesia mengalami perubahan signifikan.
Meskipun ekonomi tumbuh stabil sekitar lima persen bahkan saat krisis keuangan global 2008–2009, terjadi transformasi besar di dunia usaha.
Kontribusi sektor jasa meningkat, perdagangan modern berkembang, teknologi mengubah pola bisnis, dan ekonomi digital menjadi mesin pertumbuhan baru.
Dalam sepuluh tahun terakhir, perubahan tersebut melaju jauh lebih cepat.
Platform digital mempertemukan jutaan pelaku usaha dengan konsumen, transaksi elektronik meningkat tajam, dan ekonomi kreatif menjadi sumber nilai tambah baru.
Transformasi ini juga didorong kebijakan hilirisasi industri yang menjadi agenda strategis pemerintah.
Hilirisasi tidak hanya menambah nilai komoditas, tetapi juga memicu pertumbuhan kawasan industri baru, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekspor.
Namun, transformasi ekonomi memiliki tantangan.
Sebagian pelaku usaha cepat beradaptasi dengan teknologi, sementara yang lain masih terkendala modal, akses pembiayaan, literasi digital, atau kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, pemerintah memerlukan gambaran rinci kondisi dunia usaha agar intervensi kebijakan sesuai kebutuhan tiap sektor.
SE2026 dirancang untuk menjawab tantangan tersebut.
Selain memotret jumlah dan persebaran usaha, sensus akan menghasilkan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, pemanfaatan teknologi, ekonomi hijau, ekonomi biru, investasi, hingga hambatan yang dihadapi pelaku usaha.
Data tersebut membantu pemerintah memahami sektor dengan prospek tinggi, wilayah yang memerlukan dukungan, serta arah transformasi ekonomi ke depan.
Dengan demikian, sensus ekonomi bukan sekadar menghitung perusahaan, melainkan membaca wajah perekonomian Indonesia secara utuh.
Keberhasilan sensus bergantung pada partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
Semakin tinggi partisipasi responden, semakin lengkap gambaran ekonomi nasional yang disusun.
Masih ada anggapan bahwa pendataan ekonomi berkaitan dengan perpajakan atau penyaluran bantuan pemerintah.
Padahal, BPS menegaskan bahwa data yang dikumpulkan digunakan semata-mata untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Informasi individu maupun perusahaan tidak dipublikasikan, melainkan diolah menjadi gambaran umum kondisi perekonomian nasional.
Pemerintah menaruh harapan besar pada hasil SE2026.
Kepala Badan Pusat Statistik mengibaratkan sensus ekonomi sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia.
Melalui sensus ini pemerintah ingin mengetahui kondisi terkini dunia usaha, mendeteksi gejala dini yang memerlukan perhatian, sekaligus membangun basis data usaha yang paling lengkap untuk mendukung perumusan kebijakan nasional maupun daerah.
Harapan tersebut sangat beralasan.
Indonesia tengah memasuki era transformasi ekonomi yang ditandai perkembangan ekonomi digital, peningkatan investasi, percepatan hilirisasi, serta komitmen menuju ekonomi rendah karbon.
Agenda tersebut membutuhkan data akurat agar kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Hasil SE2026 diharapkan mampu memetakan kontribusi UMKM, mengidentifikasi karakteristik ekonomi digital, memotret perkembangan ekonomi lingkungan, hingga menyediakan kerangka data baru bagi survei ekonomi berikutnya.
Dengan begitu, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun investor memiliki pijakan sama dalam membaca arah perkembangan ekonomi Indonesia.
Pada akhirnya, esensi sensus ekonomi bukanlah sekadar mencatat jumlah usaha atau menyusun tabel statistik.
Esensinya adalah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari warung kecil di desa, usaha keluarga, UMKM, perusahaan rintisan berbasis digital, hingga industri besar terlihat dalam peta pembangunan nasional.
Apa yang tidak tercatat akan sulit diperhitungkan; apa yang tidak diperhitungkan berisiko terabaikan dalam kebijakan publik.
Oleh karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 merupakan tanggung jawab bersama.
Dari data yang berkualitas lahir kebijakan yang presisi; dari kebijakan yang presisi tumbuh dunia usaha yang semakin produktif; dan dari produktivitas yang meningkat akan lahir pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkeadilan.
Itulah hakikat sesungguhnya dari membaca denyut ekonomi nasional: memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berpijak pada realitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.