MOROWALI - Pesatnya perkembangan hilirisasi komoditas nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dianggap belum dibarengi dengan pembagian keuntungan yang adil untuk wilayah setempat.
Di tengah lonjakan nilai investasi serta volume ekspor, pemerintah daerah justru mengaku harus memikul berbagai konsekuensi lingkungan, kesehatan, hingga problematika sosial dengan kepemilikan otoritas yang amat terbatas.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Morowali, Gafar Hilal, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai celah yang memadai untuk menindaklanjuti problematika lingkungan yang muncul di area industri pengolahan nikel lantaran mayoritas kewenangan dipegang oleh pemerintah pusat.
"Kami ibaratnya anjing yang enggak bakal bisa menggigit. Jadi, anjingnya menggonggong, kafilahnya berlalu," ujar Gafar kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2026).
Menurut pandangannya, status Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersemat pada kawasan industri nikel memang mengakselerasi masuknya modal dan proses birokrasi perizinan.
Kendati demikian, pada sisi yang lain, pemerintah daerah menjadi terhambat tatkala wajib mengatasi aneka kendala yang muncul akibat operasional industri.
Ia berpendapat tingginya nilai investasi yang masuk ke wilayah Morowali belum berjalan selaras dengan tingkat kesejahteraan publik.
Sebaliknya, kawasan setempat justru harus menghadapi degradasi lingkungan, tekanan kondisi sosial, hingga minimnya kemampuan fiskal daerah untuk menanggulanginya.
Oleh sebab itu, Gafar mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali formula dana bagi hasil (DBH) agar mampu lebih merepresentasikan beban nyata yang dipikul oleh daerah penghasil.
"Morowali dulu enggak ada macet, enggak ada pencurian, enggak ada begal. Sekarang bukan hanya sembako yang langka, gas LPG juga langka, tabungnya pun rawan dicuri," katanya.
Di samping problematika lingkungan, Pemerintah Kabupaten Morowali juga tengah menghadapi lonjakan rupa-rupa penyakit di wilayah sekitar industri.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Morowali, Nirmawati, menyebutkan bahwa HIV menjadi salah satu jenis penyakit yang kini memerlukan atensi serius.
Menurut penjelasannya, hingga saat ini telah terdeteksi sebanyak 47 kasus HIV lewat rangkaian skrining terhadap masyarakat yang datang membawa keluhan medis tertentu.
Namun, nominal tersebut diyakini barulah sebagian kecil dari akumulasi kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan.
"HIV ini fenomena gunung es. Ada yang belum tampak karena belum memiliki keluhan, tetapi sudah terinfeksi dan bisa menularkan kepada orang lain," ujar Nirmawati, Kamis (18/6/2026).
Ia memaparkan, tingginya tingkat pergerakan pekerja serta maraknya aktivitas prostitusi di sekitar area industri menjadi salah satu stimulan yang menaikkan risiko penularan HIV.
"Mereka bahkan sudah punya jaringan sendiri sehingga sulit kami lacak," katanya.
Selain ancaman HIV, Morowali pun dibayangi oleh kenaikan kasus leptospirosis yang saat ini telah ditetapkan dalam status kejadian luar biasa (KLB).
Berdasarkan penuturan Nirmawati, penyakit yang menyebar lewat urine tikus itu memiliki korelasi dengan tingkat sanitasi serta ekosistem permukiman warga yang kurang representatif.
"Morowali sebelumnya belum pernah ada kasus leptospirosis. Sekarang sudah terjadi dan dinyatakan sebagai kejadian luar biasa," ujarnya.
Risiko gangguan kesehatan lainnya yang membayangi ialah tuberkulosis dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kondisi permukiman yang padat dengan kualitas sanitasi buruk, ditambah dengan paparan polusi debu di sekitar lingkar industri, dianggap memperbesar risiko penularan penyakit tersebut.
Ia menambahkan, ISPA kini menduduki peringkat sebagai penyakit dengan total kasus paling dominan di Morowali.
Di area industri sendiri, angka kejadiannya tercatat jauh lebih masif ketimenang wilayah-wilayah lainnya.
"Sebelumnya saat pelacakan mungkin ditemukan satu kasus, sekarang bisa menjadi delapan kasus," katanya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Green Transition Initiative (GTI), Imaduddin Abdullah, menilai tetesan manfaat ekonomi dari aktivitas hilirisasi nikel belum terdistribusi merata kepada publik lokal.
Lewat analisis INDEF GTI dengan menggunakan formula Difference in Difference, keberadaan fasilitas smelter memang mendongkrak pendapatan karyawan kisaran 10 persen serta menaikkan akses jaminan sosial sekitar 2,4 persen.
Akan tetapi, pembukaan lapangan pekerjaan baru untuk penduduk lokal justru tidak memperlihatkan tren peningkatan yang berarti.
"Proporsi pekerja tetap maupun pekerja terdidik juga tidak meningkat secara signifikan. Artinya manfaatnya terkonsentrasi pada sebagian pekerja yang sudah masuk ke kawasan industri, bukan menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat lokal," ujar Imaduddin.
Menurut ulasannya, secara makro andil industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Tengah memang mencatatkan lompatan tinggi sejak periode 2018.
Namun, jalinan keterkaitan ekonomi dengan sektor-sektor penunjang lokal terhitung masih lemah.
Pertumbuhan bisnis indekos, gerai toko, hingga ritel di sekeliling wilayah industri pun dinilai sangat bertumpu pada perputaran uang para karyawan.
"Kalau produksi smelter melambat atau cadangan nikel menipis, aktivitas ekonomi itu juga berpotensi ikut runtuh karena tidak meninggalkan aset produktif yang kuat di masyarakat," ujarnya.
Di luar faktor profit ekonomi yang belum merata, Imaduddin menganggap ongkos kerusakan lingkungan justru lebih banyak dipikul oleh masyarakat di lingkar kawasan industri.
Menurut analisisnya, operasional industri nikel yang disokong oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive berbahan bakar batu bara, pengendapan sedimentasi, serta sisa limbah tailing telah memicu rupa-rupa dampak eksternalitas lingkungan.
Ia memaparkan data bahwa bentangan lahan sawah di Morowali mengalami penyusutan dari angka 9.068 hektare di tahun 2019 menjadi berkisar 7.426 hektare pada tahun 2024.
Di sisi berlawanan, grafik kasus ISPA di wilayah Kecamatan Bahodopi juga merangkak naik secara signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan.
"Secara nasional nilai ekspor memang jauh lebih besar daripada kerugian lokal. Masalahnya, manfaat ekonomi mengalir ke neraca nasional dan laba korporasi, sedangkan biaya kerusakan ditanggung rumah tangga di sekitar kawasan tambang," katanya.
Oleh karena itu, menurut pandangan Imaduddin, pembenahan formula dana bagi hasil tidak boleh sebatas menaikkan persentase nilai royalti dari komoditas bijih nikel saja.
Ia memberikan rekomendasi agar sebagian dari kantong penerimaan negara atas nilai tambah proses hilirisasi, misalnya pajak penghasilan badan usaha smelter ataupun pungutan ekspor komoditas olahan, disalurkan khusus untuk membiayai pemulihan ekosistem serta pengadaan infrastruktur di wilayah penghasil.
"Menteri ESDM sendiri pernah menggambarkan satu kawasan di Halmahera Tengah menghasilkan sekitar Rp12,5 triliun, tetapi kabupatennya hanya menerima sekitar Rp1,1 triliun. Artinya, bagian paling bernilai dari hilirisasi belum kembali ke daerah," ujarnya.
Menurut pendapat Imaduddin, sistem tersebut juga wajib diiringi dengan payung regulasi yang memberikan keleluasaan agar dana itu dapat dipakai membiayai infrastruktur yang sejatinya berada di bawah wewenang pemerintah pusat, contohnya akses jalan nasional di Bahodopi yang sepanjang ini menjadi keluhan utama publik.