BERLIN - Seperti mayoritas negara industri lainnya, Jerman saat ini menghadapi masalah penuaan populasi pekerja secara masif karena generasi baby boomer kelahiran 1946-1964 mulai memasuki masa purna tugas.
Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, diperkirakan sekitar 13,4 juta penduduk Jerman dari kelompok tersebut akan mengakhiri masa kerjanya.
Jumlah itu merepresentasikan sekitar 31 persen dari total populasi pekerja di negara tersebut.
Persentase tersebut terhitung sangat besar dan diprediksi menjadi kecenderungan jangka panjang, sebagaimana disampaikan David Kipp, peneliti Divisi Penelitian Isu Global pada Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan di Berlin, 29 Juni.
Ia memaparkan bahwa saat ini Jerman mencatatkan rasio kelahiran sebesar 1,3 anak per wanita, angka yang hampir menyentuh titik terendah dalam sejarah.
Kondisi tersebut memperlihatkan penurunan drastis dari masa keemasan sekitar tahun 2010, yang kala itu angkanya sempat menyentuh rasio 1,6.
Kebutuhan akan suplai pekerja ahli di Jerman memiliki variasi yang berbeda di tiap kawasan.
Sebagai contoh, wilayah Negara Bagian Thuringia diproyeksikan memerlukan pasokan pekerja ahli dalam jumlah yang lebih masif jika dibandingkan area lainnya.
Dengan total 45 juta populasi pekerja saat ini, Jerman diprediksi hanya akan memiliki sekitar 35 juta tenaga kerja pada tahun 2060 jika tidak ditopang arus migrasi bersih.
Atas dasar itu, Jerman memerlukan sekitar 288.000 arus migrasi bersih tiap tahunnya demi menjaga agar kuantitas tenaga kerjanya tetap berimbang.
Kebutuhan mendesak itu utamanya menyasar kelompok tenaga ahli di sektor medis, pelayanan sosial, penitipan anak, edukasi, hingga tenaga teknis untuk menyokong konversi energi.
Kipp memaparkan data riset terkait migrasi legal ke Jerman yang memperlihatkan tren penurunan jumlah migrasi bersih tenaga kerja asal negara Eropa sejak 2012, termasuk pekerja dari Polandia, Latvia, Hungaria, Ceko, Lithuania, Slovenia, Slovakia, serta Estonia.
Penyusutan angka tersebut memicu peningkatan kebutuhan pasokan imigrasi pekerja dari luar Uni Eropa, seperti China, Bosnia dan Herzegovina, Kosovo, Turkiye, Rusia, serta beberapa negara lain.
Di tengah problem kependudukan yang melanda, Kementerian Luar Negeri Jerman memberikan dorongan bagi para pekerja ahli dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, untuk berkarir dan menetap di Jerman.
"Kami ingin orang-orang datang. Kami membutuhkan mereka. Di semua partai politik, imigrasi tenaga terampil sangat disambut dan dibutuhkan. Dan kami juga ingin orang-orang datang dan tinggal," kata Perwakilan Khusus untuk Imigrasi Tenaga Terampil Kemlu Jerman, Dr. Martin Bergfelder, di Berlin, 1 Juli.
Langkah dorongan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang memiliki kualifikasi mumpuni untuk berkarir di Jerman, melainkan bagi warga yang berminat mengambil pelatihan vokasi maupun menempuh studi di sana.
Kemlu Jerman bersama Badan Kerja Sama Internasional Jerman (GIZ), Goethe Institut, serta Kamar Dagang dan Industri Jerman (IHK) terus bersinergi mengampanyekan dan menyediakan data akurat mengenai peluang berkarir di Jerman.
Otoritas Jerman menempatkan agenda perekrutan pekerja ahli sebagai bagian penting dari taktik kemitraan bilateral dengan negara sahabat, termasuk Indonesia.
Negara tersebut terus berupaya membenahi birokrasi guna mengoptimalkan tata kelola keimigrasian, salah satunya lewat pembentukan Badan Kerja dan Tinggal (Work and Stay Agency).
Lembaga tersebut mengintegrasikan layanan digital satu pintu guna memangkas jalur birokrasi agar lebih simpel, cepat, dan efisien.
Otoritas Jerman juga menaruh perhatian pada aspek fundamental seperti penyediaan tempat tinggal, fasilitas sekolah untuk anak, hingga proses pembauran sosial.
Fasilitas sokongan tersebut diharapkan membantu para pekerja dari luar untuk lebih mudah menyesuaikan diri setelah bertempat tinggal di negara tersebut.
Kebutuhan tinggi atas pasokan pekerja ahli mendorong pihak Jerman memperdalam hubungan kerja sama dengan Indonesia lewat skema Kemitraan Keterampilan Global (Global Skills Partnership/GSP).
Kerja sama tersebut, yang disepakati saat kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ke Jakarta pada 15 Juni 2026, menitikberatkan penguatan kemitraan strategis, terutama urusan pembenahan sumber daya manusia.
Dalam diskusi bilateral antara Presiden Steinmeier dan Presiden RI Prabowo Subianto, kedua otoritas menandatangani Letter of Intent (LoI) menyangkut GSP, yang difokuskan pada penyaluran tenaga ahli di sektor keperawatan.
Melalui sistem tersebut, tenaga medis dari Indonesia bakal memperoleh pembekalan standar global sebelum dikirimkan, sehingga dipastikan siap berkompetisi di bursa kerja Jerman yang menerapkan standar tinggi.
Di samping sektor keperawatan, kerja sama GSP membuka celah penyaluran bakat tenaga kerja Indonesia di berbagai lini industri lainnya.
Presiden Prabowo dalam dialog tersebut mendorong otoritas Jerman memperlebar komitmen kerja sama pada lini yang memerlukan kompetensi teknologi tinggi.
Kedua pemimpin bersepakat menjajaki program pembenahan keahlian di sektor teknologi canggih, digitalisasi, serta industri ramah lingkungan.
Melalui jalinan kerja sama ini, kurikulum pelatihan menyeluruh bakal disusun guna menyelaraskan tingkat kompetensi pekerja asal Indonesia dengan kriteria industri global.
Prabowo mengutarakan bahwa penguatan kerja sama ini selaras dengan langkah Indonesia dalam memacu agenda transfer teknologi, peningkatan mutu SDM, serta mendorong alih pengetahuan saat pekerja tersebut kembali ke tanah air.
Hubungan kerja sama penyaluran pekerja ahli dari Indonesia ke Jerman diharapkan mampu memunculkan jalan keluar yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Jerman sukses mendapatkan pasokan pekerja yang diperlukan, sedangkan Indonesia memperoleh kesempatan emas untuk mengatrol mutu SDM sekaligus mempercepat proses alih pengetahuan.