JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah sudah memetakan 88 kabupaten/kota yang menjadi sasaran utama percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Melalui berbagai program pemerintah yang masih bisa disalurkan, di-refocusing di 88 kabupaten/kota tersebut," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Senin (11/5).
Pihak kementerian berharap langkah ini mampu menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen pada tahun 2026, sesuai mandat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Muhaimin menjelaskan bahwa taktik penanganan pada wilayah prioritas tersebut tidak cuma bertumpu pada penyaluran bantuan sosial tunai, melainkan juga penguatan ekosistem pemberdayaan.
Nantinya, penduduk dalam usia produktif bakal memperoleh pelatihan kerja durasi singkat supaya bisa segera masuk ke dunia kerja atau mulai berwirausaha.
"Bantuan sosial adalah bantalan sementara, di mana kata kunci yang sedang terus kami lakukan adalah pemberdayaan. Di antara program-program pemberdayaan yang sedang terus kami dorong adalah agar masyarakat miskin ekstrem bisa dilatih dalam waktu singkat dan kemudian bisa disalurkan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga bisa dihentikan berbagai bantuan perlindungan sosial," kata Muhaimin Iskandar.
Keberhasilan dari strategi kewilayahan ini menurut Muhaimin sangat bertumpu pada pemakaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang presisi.
Menko tidak menampik adanya dinamika di tingkat bawah, terutama saat penghapusan daftar penerima bantuan yang tidak layak sempat memicu ketegangan di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, ia menitikberatkan pada pentingnya kesiapan sarana digital di tiap daerah guna meminimalkan ketimpangan informasi dan menjamin bantuan sosial sampai ke tangan yang berhak.
"Kami berharap Inpres 8 Tahun 2025 itu betul-betul menjadi pijakan bagi seluruh Program Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra) sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional," kata Menko Muhaimin Iskandar.
