JAKARTA - Ketegangan di kawasan Timur Tengah yang melibatkan penutupan Selat Hormuz membawa pengaruh buruk terhadap stabilitas ekonomi di tanah air.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebutkan bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta melambungnya harga energi.
Kondisi ini memicu kenaikan harga pada berbagai komoditas impor.
Puan berpendapat bahwa situasi ini semakin memberatkan para pelaku usaha, khususnya di bidang industri, transportasi, serta UMKM yang sangat peka terhadap perubahan biaya operasional.
Data Bloomberg menunjukkan nilai tukar dolar AS pada Selasa sore menyentuh angka Rp 17.529 atau mengalami kenaikan sebesar 115 poin (0,66%).
Pada saat pasar dibuka sekitar pukul 09.06, posisi dolar AS telah mencapai Rp 17.487 yang berarti naik 73 poin (0,42%).
"Kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Situasi ini dapat berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional," jelas Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan V tahun Sidang 2025-2026, di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Puan memberikan penekanan agar pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) konsisten menjaga kestabilan ekonomi supaya pelemahan mata uang tidak memperparah keadaan nasional.
Ia menyatakan bahwa langkah antisipasi harus dipersiapkan tidak hanya untuk periode tahun ini, melainkan hingga tahun 2027 mendatang.
"Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk, jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," tuturnya.
Puan memaparkan bahwa perekonomian di Indonesia maupun global terdampak secara signifikan oleh hambatan yang terjadi di Selat Hormuz.
Selain adanya kenaikan harga energi dan depresiasi rupiah, konflik tersebut telah mengakibatkan biaya logistik melonjak.
"Kami mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global," kata Puan.
Oleh sebab itu, ia menyampaikan bahwa pihak parlemen memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam mengawal stabilitas ekonomi nasional.
Puan memandang perlunya dilakukan langkah mitigasi terhadap keluarnya modal asing, pengendalian harga bahan pokok, serta pemberian proteksi bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia, melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi," tutup Puan.
