JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI lewat Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) telah memulai agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
Langkah ini diambil secara strategis oleh BNPP demi meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) bagi aparatur di tingkat pusat maupun daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan tata ruang di perbatasan.
Saat membuka acara, Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol Edfrie R Maith menyatakan bahwa agenda bimtek ini menjadi wujud pembinaan berkelanjutan demi mendongkrak mutu aparatur sipil negara (ASN) yang bertanggung jawab atas tata ruang wilayah perbatasan.
Berdasarkan penjelasan Irjen Pol Edfrie, efektivitas dan mutu dari kebijakan serta penerapan penataan ruang sangat bergantung pada kompetensi para aparatur yang bertugas di lapangan.
"Melalui bimtek ini, kami mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang kawasan perbatasan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Irjen Pol Edfrie, dalam keterangan terulis, Rabu (3/6/2026).
Irjen Pol Edfrie pun meminta agar para peserta yang berasal dari daerah memanfaatkan momen ini untuk berdiskusi aktif serta menggali ilmu dari narasumber, sehingga hasil belajar dapat diterapkan secara nyata.
Di sisi lain, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono mengutarakan bahwa pelatihan ini menerapkan sistem blended learning yang memadukan tatap muka secara daring serta klasikal.
Penerapan metode tersebut dimaksudkan agar proses penguatan kapasitas berjalan secara efisien, fleksibel, serta menjangkau seluruh peserta dari bermacam-macam wilayah.
Ismawan juga menambahkan bahwa program ini dilengkapi materi belajar yang tersusun rapi serta ditutup dengan proses monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan peningkatan mutu aparatur tersebut.
Pada momen yang sama, Ketua Umum (Ketum) Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Adriadi Dimastanto memaparkan bahwa IAP selaku wadah profesional perencana wilayah dan kota memegang andil krusial dalam merumuskan dokumen penataan ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Adriadi menaruh harapan agar bimtek tersebut mampu membuka perspektif kolektif mengenai pola penataan ruang di area perbatasan yang berkiblat outward looking serta kompetitif.
"IAP merasa terhormat dilibatkan dalam kegiatan ini. Kami berharap kolaborasi dengan BNPP RI dapat terus berlanjut, dan IAP siap berperan aktif dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penataan ruang kawasan perbatasan negara," ungkap Adriadi.
Apresiasi atas bergulirnya Bimtek ini turut diutarakan oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN) Deni Prasetyo yang datang mewakili Kepala BPSDM ATR/BPN.
Deni memandang komitmen BNPP yang konsisten memposisikan pengembangan mutu SDM sebagai elemen penting dalam pengelolaan perbatasan merupakan sebuah kebijakan yang amat vital.
Menurut pandangan Deni, tata ruang di wilayah perbatasan mengusung dampak strategis yang jauh lebih masif ketimbang area lainnya, sebab berkaitan langsung dengan daya saing global hingga ketangguhan negara dalam mengawal kedaulatan.
"Tata ruang di perbatasan bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen negara untuk mengelola wilayah dan berbagai kepentingan yang hadir secara bersamaan," jelas Deni.
Deni memberi penekanan bahwa hambatan mendasar saat ini bukan sekadar urusan regulasi ataupun berkas perencanaan, tetapi lebih kepada kesiapan aparatur dalam mengeksekusi instrumen itu menjadi tindakan yang tepat di lapangan.
Oleh sebab itu, pelatihan ini diharapkan mampu bertindak sebagai wadah bertukar pengalaman, memperluas cara pandang, sekaligus memperkokoh jaringan profesional antarsektor.
Lewat bimtek ini, BNPP membuktikan komitmennya untuk terus memacu penguatan kompetensi aparatur sebagai pilar utama dalam pengelolaan perbatasan yang padu, sinergis, dan berkelanjutan.
Pembenahan mutu SDM ini dipercaya akan membuahkan kebijakan-kebijakan yang kian akurat, padu, serta sanggup membentengi maslahat strategis tanah air di area perbatasan negara.
Sebagai informasi, agenda bimtek ini juga dihadiri oleh Kelompok Ahli BNPP RI yang merupakan Wakil Dekan (Wadek) Bidang Administrasi Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Robert Simbolon; Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw; Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Yedi Rahmat; serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Ninggolan.
