BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyediakan sekitar 700 sekolah swasta yang bekerja sama guna menampung para calon peserta didik yang dinyatakan tidak lolos masuk ke sekolah negeri dalam ajang Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Jabar 2026.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa keberadaan sekolah swasta kerja sama ini menjadi alternatif utama bagi para calon siswa yang belum mendapatkan kuota bangku di SMA maupun SMK negeri.
Berdasarkan pemaparan Dedi Mulyadi, para calon pelajar diharapkan tidak hanya terpaku untuk mengejar sekolah negeri tertentu saja, lebih-lebih pada sekolah yang tingkat pendaftarannya sudah sangat padat.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi mengimbau kepada para orang tua murid untuk mengoptimalkan sekolah negeri lain yang kuotanya masih tersedia, menggunakan jalur sekolah penyangga, masuk sekolah terbuka, ataupun mendaftar ke sekolah swasta yang bermitra.
Dedi Mulyadi menambahkan bahwa pelaksanaan SPMB Jabar 2026 saat ini sudah mulai memasuki masa pendaftaran untuk gelombang pertama.
Masa pendaftaran SPMB Jabar 2026 tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 14 Juli 2026.
"Seluruh orang tua siswa hari ini tidak perlu repot lagi untuk daftar, karena SPMB dibuka dari 15 Juni sampai 14 Juli 2026," tutur Dedi Mulyadi, dikutip dari TikTok pribadinya, Senin (15/6/2026).
Dedi Mulyadi menguraikan bahwa bagi calon murid yang sebelumnya sudah terdata di jenjang SMA/SMK/sederajat negeri pada tahapan Pemetaan Calon Murid Baru atau PCMB tinggal meneruskan proses ke tahapan SPMB.
"Selanjutnya, nama-nama tersebut (jika) persyaratannya sudah lengkap, di SPMB ini tinggal klik saja sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di aplikasi," ujar Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi memaparkan, jika merujuk pada basis data pemetaan yang dipegang oleh pihak pemprov, nyatanya masih terdapat beberapa sekolah negeri yang kuota pendaftarnya belum terpenuhi.
Situasi tersebut tentu dapat dipergunakan sebaik mungkin oleh para calon murid yang sebelumnya dinyatakan gugur di sekolah negeri yang menjadi tujuan awal mereka.
"Kalau kemarin masih galau tidak keterima sekolah negeri, berdasarkan data pemataan yang kami miliki, ternyata masih banyak sekolah-sekolah negeri yang belum cukup peminatnya." "Manfaatkan ruang ini dengan baik, jangan keukeuh ke sekolah yang sudah numpuk pesertanya," ungkap Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi mengemukakan bahwa pihak pemprov menyajikan beragam opsi pendaftaran bagi para calon peserta didik pada pelaksanaan SPMB Jabar 2026 ini.
Berbagai opsi yang ditawarkan tersebut meliputi sekolah negeri yang kuotanya belum penuh, sekolah penyangga, sekolah terbuka, hingga sekolah swasta yang telah menjalin kemitraan.
Menurut penuturan Dedi Mulyadi, pilihan berupa sekolah penyangga sangat cocok dimanfaatkan oleh para calon siswa yang berdomisili di kawasan batas wilayah.
"Bagi yang wilayah perbatasan, nanti ada sekolah penyangga, manfaatkan, yang penting anak-anak kami sekolah."
Dedi Mulyadi juga menyarankan bagi para calon murid yang memiliki kendala atau keterbatasan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka setiap hari agar memilih opsi sekolah terbuka.
Sebab menurut pandangan Dedi Mulyadi, sekolah terbuka ini memiliki status yang setara dengan sekolah negeri dan mampu memberikan kualitas pendidikan yang mumpuni.
"Bagi mereka yang anak-anaknya tidak bisa setiap hari ke sekolah, manfaatkan sekolah terbuka. Ini juga negeri, ijazah negeri, dan bisa jadi sekolah bergengsi," beber Dedi Mulyadi.
Khusus bagi para calon murid yang tidak mendapatkan kuota tampung di sekolah negeri, pihak Pemprov Jabar secara khusus menghadirkan jalur lewat sekolah swasta kerja sama.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihak pemerintah provinsi segera melegalkan kesepakatan tertulis bersama dengan 700 institusi sekolah swasta tersebut.
"Bagi mereka yang pada akhirnya tidak bisa sekolah di negeri, bisa masuk ke swasta yang siang ini nota kesepahamannya ditandatangani." "Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pendidikan, ada 700 sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi," paparnya.
Dedi Mulyadi menjamin bahwa seluruh calon siswa yang menempuh pendidikan di sekolah swasta kerja sama ini tidak akan dibebani biaya pendidikan oleh pihak sekolah.
Dedi Mulyadi menerangkan bahwa seluruh operasional pendidikan nantinya bakal dikaver secara penuh lewat program beasiswa Pancawaluya.
"Kami nanti memasuki era di mana anak-anak sekolah negeri dan sekolah swasta yang kerja sama dengan pemerintah provinsi tidak dipungut biaya oleh sekolah." "Biayanya sudah diberikan dalam bentuk beasiswa Pancawaluya, sehingga kami memasuki sebuah era di mana negara bertanggung jawab atas pendidikan warganya," katanya.
Agenda SPMB Jabar 2026 sendiri digulirkan dalam dua gelombang pendaftaran sesudah selesainya proses PCMB.
Gelombang pertama diawali dengan proses pendaftaran, verifikasi berkas, beserta masa sanggah yang bergulir pada 15-19 Juni 2026.
Pelaksanaan rapat pleno dewan guru untuk gelombang pertama diagendakan pada tanggal 23 Juni 2026.
Untuk pengumuman hasil seleksi gelombang pertama akan dipublikasikan pada 24 Juni 2026.
Proses daftar ulang bagi peserta yang lolos gelombang pertama dilaksanakan pada 26-29 Juni 2026.
Selanjutnya, pendaftaran untuk SPMB gelombang kedua mulai dibuka sejak 30 Juni hingga 6 Juli 2026.
Tahapan verifikasi serta masa sanggah untuk gelombang kedua juga berjalan serentak pada 30 Juni sampai 6 Juli 2026.
Sidang pleno dewan guru untuk kelulusan gelombang kedua dijadwalkan pada 8 Juli 2026.
Pengumuman hasil kelulusan untuk gelombang kedua bakal dirilis pada tanggal 10 Juli 2026.
Terakhir, masa daftar ulang bagi siswa yang diterima di gelombang kedua dilangsungkan pada 13-14 Juli 2026.
Dedi Mulyadi kembali mengingatkan agar para wali murid beserta calon siswa tidak melulu berfokus pada sekolah negeri yang tingkat persaingannya sudah terlampau tinggi.
Sebab menurut Dedi Mulyadi, opsi sekolah di tempat lain tetap layak untuk diambil asalkan anak-anak bisa terus melanjutkan proses belajarnya.
Pemerintah provinsi sengaja mematangkan beragam formula agar para calon pelajar di Jawa Barat tetap mendapatkan akses pendidikan, baik lewat jalur sekolah negeri sisa kuota, sekolah penyangga, sekolah terbuka, maupun sekolah swasta mitra.
Segenap regulasi ini sengaja diberlakukan demi menekan potensi terjadinya penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu sekaligus menggaransi pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak di wilayah Jawa Barat.
