MAJALENGKA - Gabungan mahasiswa bersama elemen masyarakat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, mengagendakan aksi unjuk rasa di area Gedung DPRD Kabupaten Majalengka pada Senin (15/6/2026).
Gerakan yang mengusung tema #MajalengkaBergerak ini masuk dalam daftar aksi demo hari ini yang rencananya dimulai pada pukul 13.00 WIB.
Kurang lebih sebanyak 200 massa yang terdiri dari mahasiswa, delegasi organisasi kemahasiswaan, serta warga umum diprediksi bakal memadati lokasi pergerakan.
Seluruh massa yang hadir akan mengenakan almamater kampus serta atribut kelompok masing-masing selaku identitas pengenal.
Pimpinan BEM Universitas Majalengka (UNMA), Nendi Nurdiana, memaparkan bahwa aksi massa ini dilaksanakan demi menyuarakan aspirasi terkait beragam problem di tingkat nasional.
Nendi menilai, sederet kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini memberikan efek secara langsung terhadap hajat hidup publik. "Dalam aksi yang kami lakukan ada beberapa tuntutan yang menjadi fokus utama untuk disampaikan kepada wakil rakyat," kata Nendi, Kamis (14/6/2026).
Nendi menyebutkan, para peserta aksi bakal menyampaikan lima poin tuntutan utama kepada pihak DPRD Kabupaten Majalengka dalam unjuk rasa mahasiswa hari ini.
Poin-poin tersebut di antaranya mendesak pemerintah menekan pemborosan anggaran APBN serta meninjau ulang secara menyeluruh program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bukan cuma perkara APBN dan program MBG, lingkar mahasiswa pun menyoroti situasi perekonomian di tanah air.
Massa menuntut pemerintah agar secepatnya mengatasi lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) serta merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. "Segera mengatasi melonjaknya harga BBM dan melemahnya nilai tukar rupiah," ujarnya.
Pihak mahasiswa pun menuntut Presiden beserta jajaran pemerintah untuk memegang tanggung jawab dan membenahi kebijakan yang dipandang menyengsarkan rakyat.
Nendi menegaskan, unjuk rasa ini menjadi instrumen mahasiswa dalam mengingatkan rezim penguasa agar memprioritaskan kembali kemaslahatan publik di atas segalanya. "Harapan daripada aksi dan perjuangan yang kami lakukan, pemerintah segera sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat untuk dapat mementingkan kepentingan rakyat, bukan golongan," katanya.
Titik kumpul gerakan demonstrasi tanggal 15 Juni 2026 di Majalengka ini bakal dipusatkan penuh di pelataran Gedung DPRD Kabupaten Majalengka.
Aksi tersebut dikatakan sebagai wadah bagi kalangan mahasiswa beserta warga dalam meluapkan kegelisahan atas regulasi nasional yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil.
Nendi berharap jajaran pemerintah pusat bisa lebih akomodatif dalam menerima kritikan serta aspirasi yang disuarakan oleh publik.
Bagi Nendi, suara dan tuntutan dari masyarakat wajib direspons secara serius lantaran berkaitan erat dengan arah kebijakan negara ke depan. "Harapannya Pemerintah Republik Indonesia berbenah dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," katanya.
Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah PDIP Jawa Barat, H. Sutrisno, menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghargai gerakan serta kritik dari kaum mahasiswa.
Mantan Bupati Majalengka yang menjabat selama dua periode itu memandang kelompok mahasiswa mempunyai hak penuh dalam mengutarakan ide serta pandangan atas problem yang dialami masyarakat. "Berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pemikirannya. Asal tidak anarkis," kata Sutrisno, Senin (15/6/2026).
Sutrisno memaparkan, kritikan dari kalangan mahasiswa tidak semestinya disikapi sebagai sebuah ancaman bagi kelangsungan pemerintahan.
Menurut Sutrisno, opini dan suara mahasiswa adalah bagian penting dari iklim demokrasi yang wajib diberikan wadah penampungan.
Sutrisno menganggap banyak persoalan yang disuarakan oleh mahasiswa merupakan hal yang juga dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.
Problem-problem itu mencakup lesunya roda ekonomi, minimnya ketersediaan lapangan kerja, hingga bermacam regulasi publik yang dirasa perlu dikaji ulang. "Mereka juga memikirkan masa depan bangsa. Karena itu apa yang disampaikan perlu didengar dan dijadikan bahan evaluasi," ujarnya.
Berdasarkan pandangan Sutrisno, segala ketetapan yang diambil pemerintah hari ini akan memengaruhi nasib generasi di masa depan.
Oleh karena itu, gagasan dan suara kaum muda sudah sepatutnya dilibatkan dalam ruang diskusi penentuan kebijakan publik.
Sutrisno berharap agenda penyampaian aspirasi warga di Majalengka tersebut dapat berjalan dengan kondusif dan damai.
Sutrisno pun memberi pesan kepada para mahasiswa agar senantiasa mengedepankan dasar argumentasi serta validitas data yang kuat kala melayangkan kritik.
Bagi Sutrisno, komunikasi yang sehat antara pihak penguasa dan mahasiswa sangat krusial guna merawat kualitas iklim demokrasi.
Langkah dialogis tersebut juga amat dibutuhkan agar arah kebijakan yang dilahirkan tetap bermuara pada pemenuhan hak-hak rakyat. "Yang tua mungkin tinggal menunggu panggilan Yang Maha Kuasa. Tetapi mereka yang muda inilah yang akan melanjutkan dan memimpin bangsa ke depan. Maka wajar kalau mereka ikut memikirkan arah kebijakan negara," pungkasnya.
Agenda aksi massa di DPRD Majalengka ini membuktikan bahwa kalangan mahasiswa masih memfungsikan parlemen di daerah sebagai saluran dalam menyampaikan kritik.
Lewat aksi nyata ini, para mahasiswa berharap poin-poin tuntutan mereka tidak sekadar ditampung secara formalitas birokrasi, tetapi diteruskan menjadi bahan peninjauan ulang kebijakan.
Suara dari mahasiswa serta masyarakat Majalengka ini khususnya berfokus pada dinamika ekonomi, tata kelola anggaran negara, beserta program kerja pemerintah yang beririsan langsung dengan kehidupan publik.
Aksi yang berjalan tertib serta ruang dialog yang transparan menjadi faktor penentu agar penyampaian pendapat tetap berlangsung kondusif, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjawab keresahan masyarakat.
