JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menjalankan sejumlah langkah demi menjamin program Padat Karya berlangsung secara optimal serta mengenai sasaran yang tepat.

Chico Hakim selaku Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik memaparkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut), sekaligus Dinas Sumber Daya Air (SDA) bakal secepatnya memverifikasi data para calon peserta lalu membagikan hasil seleksinya via platform resmi Program Padat Karya.

“Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi juga sedang mengoptimalkan sosialisasi hingga tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW agar informasi ini menjangkau seluruh masyarakat,” kata Chico di Jakarta, Rabu.

Di samping itu, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) bakal menjamin manajemen platform Program Padat Karya beroperasi tanpa kendala.

Diskominfotik DKI Jakarta pun memperlebar jangkauan diseminasi lewat bermacam saluran resmi, sekaligus melangsungkan pemantauan serta klarifikasi kilat atas informasi yang tidak akurat.

Agenda Padat Karya ini bakal mengikutsertakan bermacam aktivitas pelayanan publik, meliputi sokongan sektor sosial, kesehatan, pendidikan, kebersihan, hingga infrastruktur lingkungan.

“Kami mengajak seluruh warga Jakarta untuk mendukung program ini. Bersama-sama, kami bangun Jakarta yang lebih kuat dan inklusif,” ujar Chico.

Berdasarkan penuturannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa agenda ini dihadirkan selaku jawaban instan atas situasi ekonomi yang kian menekan di kalangan warga.

Seluruh peserta bakal memperoleh upah sewarna Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu berkisar Rp5,7 juta tiap bulan, lewat kriteria mendasar berupa kepemilikan KTP Jakarta.

Hal tersebut menunjukkan dedikasi Gubernur Pramono Anung dalam mendirikan Jakarta dari akar rumput serta mengurangi bobot himpitan sosial lewat penyediaan lapangan pekerjaan yang inklusif serta tepat sasaran.