SURABAYA - Aliansi BEM Surabaya (ABS) dipastikan akan turut serta dalam aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Grahadi pada hari Rabu (17/6/2026).
Keputusan bersama ini berhasil disepakati melalui forum konsolidasi serta teknis lapangan (Teklap) yang dilangsungkan pada Selasa, 16 Juni 2026, bertempat di Telkom University Surabaya dengan dihadiri oleh para perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya bersama elemen masyarakat.
Lewat jalannya forum tersebut, ABS bersepakat mendatangkan ribuan mahasiswa guna menyuarakan beragam persoalan yang dinilai kian memberatkan kehidupan masyarakat, mengancam masa depan sistem demokrasi, sekaligus mempertontonkan minimnya keberpihakan negara terhadap kemaslahatan publik.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, menyatakan bahwa aksi massa ini merupakan cerminan tanggung jawab moral dari kaum mahasiswa dalam mengawal fungsi kontrol sosial terhadap setiap kebijakan dari penguasa.
"Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran," tegas Nasrawi, Rabu (18/6/2026).
Ia menegaskan bahwa unjuk rasa ini akan menjadi pemantik bagi konsolidasi gerakan mahasiswa dalam rangka mengingatkan penguasa agar lebih berpihak pada pemenuhan kepentingan rakyat serta mengendalikan roda pemerintahan dengan cara yang transparan, demokratis, dan berlandaskan keadilan sosial.
Ia juga mengimbau seluruh massa pengunjuk rasa untuk senantiasa memelihara ketertiban, menjaga jalinan kekompakan, serta tetap berfokus pada esensi utama dari gugatan yang disuarakan.
“Peserta aksi diharap untuk tetap waspada terhadap segala bentuk provokasi, penyusupan, maupun upaya yang dapat mencederai perjuangan mahasiswa,” katanya.
Ia sangat berharap agar segenap massa aksi mematuhi setiap instruksi yang diberikan oleh koordinator lapangan serta menjaga nama baik gerakan mahasiswa sebagai sebuah pergerakan yang kritis, damai, sekaligus terhormat.
"Kami datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa," tegas ujarnya.
Berikut ini merupakan poin-poin tuntutan dalam aksi unjuk rasa yang akan diajukan oleh Aliansi BEM Surabaya (ABS):
Menuntut pihak penguasa untuk segera menurunkan harga BBM demi menstabilkan harga komoditas pokok dan meringankan beban finansial rakyat kecil yang kian terhimpit.
Mendesak penguasa mengambil langkah kebijakan taktis guna menyelamatkan nilai tukar Rupiah yang semakin melemah, serta menuntut pencopotan menteri atau pejabat tidak kompeten yang terbukti gagal dalam mengelola negara.
Mendesak pihak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset guna memiskinkan para koruptor, kami juga menolak keras kembalinya militerisme serta dwifungsi aparat yang membahayakan supremacy sipil, sekaligus menuntut pembatalan UU TNI dan UU POLRI karena berpotensi membatasi kebebasan berdemokrasi.
Menolak segala bentuk eksploitasi alam dengan kedok Proyek Strategis Nasional (PSN) khususnya SWL Surabaya, serta menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak atas tanah adat milik warga Papua dari penguasaan kelompok oligarki.
Mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera memulihkan kondisi ekosistem yang rusak akibat eksploitasi, yang secara nyata telah merusak komoditas lokal dan mematikan sumber mata pencaharian para petani.
Menuntut dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, di mana penguasa wajib segera merancang sistem mitigasi yang jelas sekaligus memastikan distribusi bantuan ke setiap sekolah berjalan secara transparan, akurat, serta bebas dari praktik korupsi.
Mengutuk segala bentuk pelanggaran HAM serta seluruh tindakan pembungkaman terhadap masyarakat sipil.
