JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menegaskan agenda Gerakan Pangan Murah (GPM) bakal terus digalakkan bersama jajaran pemerintah daerah kendati laju inflasi beras sukses dikendalikan dalam kurun waktu dua tahun belakangan demi mengawal stabilitas harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.
"Kami syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini," kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu.
Amran yang memegang jabatan pula selaku Menteri Pertanian memaparkan jika bersandar pada catatan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam skala bulanan, tingkat inflasi untuk komoditas beras tidak memicu gejolak dalam periode dua tahun terakhir.
Lonjakan inflasi beras yang terakhir kali berada di level cukup tinggi berlangsung pada Mei 2014 silam yang menyentuh angka 3,59 persen.
Semenjak momentum itu, pergerakan inflasi beras senantiasa memosisikan diri di tingkat yang lebih rendah serta stabil.
Laju inflasi beras memang sempat mengalami fluktuasi pada Juli 2025, namun volumenya cuma berada di angka 1,35 persen saja.
Paling anyar, tingkat inflasi beras untuk periode Mei 2026 bertengger di level 0,38 persen.
Demi mengawal agar stabilisasi harga beras di area konsumen senantiasa terawat, Amran memberikan instruksi kepada segenap pemerintah daerah supaya sanggup menggencarkan program pasar murah.
Bukan melulu untuk komoditas beras, namun langkah ini diharapkan ikut mengatrol nilai jual telur ayam serta daging ayam di tingkat para peternak.
"Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kami aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID Food dengan pasar murah supaya menjadi 'offtaker' dari telur dan ayam," ujar Amran.
Adapun agenda pasar murah yang berada di bawah koordinasi Bapanas bersama jajaran pemerintah daerah tersebut diwujudkan lewat skema Gerakan Pangan Murah (GPM).
Akumulasi GPM yang telah diimplementasikan sejak Januari sampai dengan fase awal Juni tahun ini terdokumentasi sudah menyentuh 5.308 kali pelaksanaan di 37 provinsi dan menjangkau lebih dari 350 kabupaten/kota.
Langkah GPM ini bakal digulirkan secara terus-menerus tanpa mendapati jeda waktu.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengutarakan bahwa jenis komoditas beras di masa sekarang tidak tergolong ke dalam daftar komoditas penyumbang inflasi nasional secara bulanan merujuk pada apa yang dilaporkan oleh BPS.
"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama (inflasi) month to month (secara bulanan)," kata Tito.
Padahal, komoditas beras kerap kali memosisikan diri sebagai penyumbang paling utama terhadap inflasi sehingga urusan tersebut senantiasa menyedot atensi pemerintah lantaran menjadi hajat pokok primer masyarakat.
Kendati begitu, di masa sekarang jenis komoditas tersebut kondisinya relatif cukup bagus dan berhasil dikawal.
Meski demikian, Tito memberikan peringatan bahwasanya Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras untuk skala mingguan terpantau masih bergeser secara dinamis.
Berdasar pada pemaparan laporan BPS, catatan IPH beras sampai dengan minggu kedua di bulan Juni 2026 masih menempati klasifikasi kategori sedang, sedangkan lonjakan harga yang lebih tinggi justru menimpa pada sejumlah komoditas hortikultura.
Menurut pandangannya, bawang merah memosisikan diri sebagai komoditas dengan perolehan IPH paling tinggi, yang kemudian disusul oleh cabai merah, cabai rawit, serta komoditas bawang putih.
Walau begitu, ia menilai kelompok komoditas tersebut bukanlah merupakan keperluan pangan pokok primer bagi masyarakat, sehingga rembetan dampaknya pada stabilitas harga pangan secara menyeluruh dirasa relatif lebih terbatas jika dikomparasikan dengan beras.
"Beras memang ada beberapa daerah yang naik (IPH), tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. (IPH beras) yang turun juga ada 50 kabupaten kota. (Jadi) good news-nya, beras bagus," tambah Tito.
Kendati tingkat inflasi untuk komoditas beras terpantau cukup rendah di sektor hilir, hal tersebut tidak mengindikasikan tingkat kesejahteraan para petani menjadi terhimpit.
Mengacu pada data milik BPS, angka Nilai Tukar Petani (NTP) secara makro pada Mei 2026 sukses menggapai indeks tertinggi dalam rentang beberapa tahun belakangan di level 127,73.
Sementara untuk catatan indeks NTP Tanpa Perikanan juga merangkak kian tinggi hingga telah menyentuh level 128,49 pada periode Mei 2026.
Angka indeks NTP Tanpa Perikanan tersebut mengunci kenaikan drastis bila dikomparasikan terhadap rekor sebelumnya yang sempat bertengger di level 126,11 pada Desember 2025 lalu.
Begitu pula untuk aspek indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan yang pada masa Mei berada di tangga 113,79 dan mentasbihkan diri sebagai indeks paling tinggi di sepanjang tahun 2026 ini.
Guna melihat secara lebih mendalam lagi, indeks harga yang didapatkan oleh para petani padi pada Mei 2026 pun ikut bergerak ke arah positif menjadi 147,97 dan menjadi rekor yang tertinggi dalam kurun waktu 7 tahun belakangan.
