JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI lewat jajaran Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan (PRKP) secara resmi telah membuka agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Negara.
Penyelenggaraan agenda ini bertindak sebagai sebuah langkah strategis dari pihak BNPP demi memperkokoh mutu Sumber Daya Manusia (SDM) bagi jajaran aparatur di tingkat pusat maupun daerah guna melejitkan efektivitas pelaksanaan penataan ruang di teritori perbatasan.
Saat memimpin pembukaan acara, Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol Edfrie R Maith memberikan penegasan bahwa program bimtek ini sengaja diformulasikan sebagai sebuah medium pembinaan yang berkesinambungan demi mendongkrak mutu Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengemban tugas di lini penataan ruang kawasan perbatasan.
Berdasarkan pandangan dari Irjen Pol Edfrie, tingkat kualitas dari sebuah kebijakan serta jalannya implementasi tata ruang akan sangat bergantung pada kapasitas kompetensi aparatur yang mengeksekusinya secara langsung di lapangan.
"Melalui bimtek ini, kami mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas penataan ruang kawasan perbatasan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar Irjen Pol Edfrie, dalam keterangan terulis, Rabu (3/6/2026).
Irjen Pol Edfrie pun turut melayangkan imbauan kepada seluruh peserta delegasi dari daerah agar memanfaatkan momentum ini untuk aktif berdiskusi serta menyerap rupa-rupa bekal pengalaman dari para pembicara supaya output hasil pembelajaran dapat diterapkan secara nyata.
Di sisi lain, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Ismawan Harijono memberikan pemaparan bahwa program bimtek kali ini diaplikasikan lewat metode blended learning yang memadukan antara mekanisme pembelajaran online dan tatap muka atau klasikal.
Opsi metode ini sengaja diambil dengan tujuan agar proses eskalasi kapasitas kemampuan peserta dapat bergulir secara efektif, fleksibel, serta sanggup mengakomodasi rupa-rupa kebutuhan dari peserta yang datang dari pelbagai penjuru daerah.
Ismawan menambahkan bahwa rangkaian kegiatan ini pun telah dilengkapi dengan susunan modul pembelajaran yang terpadu yang nantinya akan ditutup dengan agenda monitoring serta evaluasi sebagai bagian dari indikator penilaian capaian peningkatan kapasitas para aparatur.
Dalam momentum yang sama, Ketua Umum (Ketum) Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Adriadi Dimastanto mengutarakan bahwa IAP sebagai wadah asosiasi profesi bagi para perencana wilayah dan kota memegang peranan yang teramat vital dalam proses formulasi berkas dokumen tata ruang seperti halnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Adriadi menaruh harapan besar agar pelaksanaan bimtek ini mampu memperlebar cakrawala pandang kolektif yang berkaitan dengan formula pendekatan penataan ruang di wilayah perbatasan yang memiliki orientasi outward looking serta mempunyai daya saing yang tinggi.
"IAP merasa terhormat dilibatkan dalam kegiatan ini. Kami berharap kolaborasi dengan BNPP RI dapat terus berlanjut, dan IAP siap berperan aktif dalam perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian penataan ruang kawasan perbatasan negara," ungkap Adriadi.
Selain itu, untaian apresiasi atas terselenggaranya Bimtek ini pun ikut disuarakan oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI (ATR/BPN) Deni Prasetyo yang bertindak mewakili Kepala BPSDM ATR/BPN.
Deni memberikan penilaian bahwa komitmen serta konsistensi dari pihak BNPP dalam memposisikan agenda pengembangan mutu kapasitas SDM sebagai elemen krusial dari manajemen pengelolaan teritori perbatasan merupakan sebuah terobosan yang bernilai sangat vital.
Menurut persepsi Deni, urusan penataan ruang di zona perbatasan sejatinya memikul implikasi strategis yang cakupannya jauh lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah domestik lainnya, lantaran berikatan langsung dengan marwah daya saing nasional hingga tingkat efektivitas negara dalam memelihara kedaulatan teritorial.
"Tata ruang di perbatasan bukan sekadar dokumen, melainkan instrumen negara untuk mengelola wilayah dan berbagai kepentingan yang hadir secara bersamaan," jelas Deni.
Deni melayangkan penekanan bahwa titik tantangan paling utama pada era sekarang ini sejatinya tidak lagi berkutat pada urusan regulasi hukum ataupun berkas dokumen perencanaan semata, melainkan mengarah pada aspek kecakapan kompetensi dari aparatur itu sendiri dalam menerjemahkan rupa-rupa instrumen tersebut menjadi sebuah produk keputusan yang berdaya guna di lapangan.
Oleh sebab itu, program bimtek ini diharapkan mampu bertransformasi menjadi sebuah wadah untuk saling bertukar pengalaman, memperluas cakrawala berpikir, serta memperkokoh tali jejaring profesional yang melibatkan lintas sektor kerja.
Melalui penyelenggaraan bimtek ini, pihak BNPP kembali menegaskan komitmen nyata mereka untuk konsisten memacu penguatan kapasitas aparatur sebagai pilar fondasi dari manajemen pengelolaan kawasan perbatasan yang bersifat terpadu, kolaboratif, serta berkelanjutan.
Eskalasi kualitas mutu SDM diyakini kuat bakal berbanding lurus dan tercermin pada produk-produk keputusan yang dilahirkan menjadi semakin akurat, saling bersinergi, serta sanggup mengawal rupa-rupa kepentingan strategis bangsa di wilayah perbatasan negara.
Sebagai informasi pelengkap, agenda bimtek ini terpantau ikut dihadiri oleh jajaran Kelompok Ahli BNPP RI yang juga memegang posisi sebagai Wakil Dekan (Wadek) Bidang Administrasi Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Robert Simbolon; Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat Brigjen TNI Topri Daeng Balaw; Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut Yedi Rahmat; serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara Gutmen Ninggolan.