JAKARTA - Kebisingan dari klakson kendaraan pribadi terus bersahutan setiap pagi dan sore hari di pusat Kota Jakarta.
Gejala kemacetan lalu lintas masih menjadi tontonan sehari-hari, meskipun moda transportasi massal yang melintas di jalur yang sama sering kali terlihat sepi.
Padahal, jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta terus giat mempercepat pembangunan fasilitas transportasi umum demi mengurai masalah kemacetan sekaligus mempermudah pergerakan mobilitas masyarakat.
Bahkan, tingkat keterhubungan transportasi massal di wilayah Jakarta beserta daerah penyangganya diklaim sudah menyentuh angka 93 persen.
Berbekal ketersediaan sarana yang luas tersebut, sudah semestinya masyarakat umum dapat bepergian dengan mudah tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penggunaan kendaraan pribadi.
Namun pada kenyataannya, sebagian besar warga Jakarta tampaknya masih menjatuhkan pilihan untuk mengendarai kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.
Salah satu contohnya adalah Krisna (24), seorang pekerja swasta yang setiap hari mengandalkan sepeda motor Honda Beat miliknya untuk pergi bekerja.
Ia harus menempuh rute perjalanan sejauh 45 kilometer dari rumahnya di kawasan Tangerang menuju tempat kerjanya di wilayah Jakarta Utara.
Krisna mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya memiliki keinginan untuk menggunakan moda transportasi umum, tetapi berbagai faktor pertimbangan membuatnya urung beralih haluan.
"Karena sebenarnya saya ingin naik transportasi umum, cuma karena pekerjaan membutuhkan mobilitas tinggi dan jarak dari tempat kerja ke rumah lumayan jauh, jadi saya lebih memilih naik motor," tutur dia saat ditemui Kompas.com di kawasan Jakarta Utara, Kamis (25/6/2026).
Krisna mengerti betul konsekuensi dari penggunaan kendaraan pribadi adalah risiko terjebak dalam pusaran macet.
Akan tetapi, durasi waktu tempuh dirasa masih jauh lebih efisien dibandingkan memaksakan diri menumpangi angkutan umum.
Jika ia memilih naik bus Transjakarta atau kereta KRL Commuter Line, durasi perjalanan bisa melar hingga memakan waktu dua jam lantaran diharuskan berganti-ganti moda dari halte ke stasiun.
Sementara dengan mengendarai sepeda motor, waktu perjalanan hanya berkisar 1,5 jam saja meskipun ia harus bersusah payah menembus padatnya kemacetan.
Atas dasar pertimbangan rasional itulah, ia memantapkan diri untuk tetap setia menggunakan kendaraan pribadi.
Pengendara jalanan lainnya, Romi (43), turut mengutarakan hal senada dan mengaku lebih rela badannya lelah terkepung macet daripada harus mengandalkan transportasi publik.
"Pilih kejebak macet sih, karena terlalu ribet kalau transit-transit enggak efisien waktunya," ucap dia saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.
Romi menjelaskan, dengan menggunakan sepeda motor, perjalanan dari rumahnya di Tebet, Jakarta Selatan menuju ke Tanjung Priok, Jakarta Utara hanya menghabiskan waktu sekitar 30 menit saja.
Namun sebaliknya, jika ia menumpangi KRL Commuter Line, ia terpaksa melakukan transit dari Stasiun Manggarai menuju ke Stasiun Jakarta Kota, baru kemudian melanjutkan perjalanan ke Stasiun Tanjung Priok.
Setibanya di sana, ia masih harus mengeluarkan uang lagi untuk menyewa ojek online atau menaiki angkutan JakLingko demi bisa mencapai titik tujuan akhir, sehingga total waktu tempuh bisa membengkak sampai satu hingga 1,5 jam.
Sementara jika memilih opsi bus Transjakarta, Romi wajib melakukan transit di area Halte Matraman sebelum berpindah bus menuju ke arah Tanjung Priok.
Durasi perjalanannya pun diperkirakan memakan waktu kurang lebih satu jam dengan catatan apabila armada bus datang tepat waktu sesuai jadwal operasional.
Alasan-alasan rumit inilah yang membuat dirinya enggan berpindah ke transportasi umum walaupun sarana prasarananya sudah tersebar dengan sangat luas.
Pengendara lainnya, Putri (30), juga ikut membenarkan bahwa dirinya lebih condong menggunakan kendaraan pribadi walau harus menghadapi kemacetan.
"Lebih baik sih kejebak kemacetan di kendaraan pribadi, kalau kerja biasanya motor, tapi kalau jalan-jalan, ya, mobil," ucap dia saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.
Berdasarkan sudut pandang Putri, mengendarai kendaraan milik sendiri menawarkan rasa nyaman yang jauh lebih tinggi dibandingkan berada di dalam transportasi umum.
Ia bercerita sejak masa kecil memang terbilang jarang menikmati angkutan publik sehingga tidak terbiasa dengan situasi berdesak-desakan dengan penumpang lain.
Meski begitu, Putri sesekali waktu masih mau menggunakan layanan KRL Commuter Line karena waktu perjalanannya yang dinilai cepat serta terbebas dari jerat macet.
Di samping itu, bentangan rute KRL dirasa sangat mempermudah aksesibilitas untuk menjangkau berbagai wilayah dengan patokan tarif yang relatif murah.
Sebaliknya, ia mengaku sudah belasan tahun lamanya tidak pernah lagi menginjakkan kaki di bus Transjakarta serta belum pernah sekalipun mencoba layanan kereta MRT maupun LRT.
Di sudut pandang berbeda, tren grafik volume penumpang KRL Commuter Line justru memperlihatkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.
Menilik pada data milik PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), total angka pengguna Commuter Line pada tahun 2023 silam menyentuh jumlah 331.894.721 orang.
Kuantitas tersebut merangkak naik berada di angka 374.484.307 penumpang pada periode tahun 2024, dan kembali melesat tajam menyentuh angka 400.997.610 pengguna pada tahun 2025.
"Hal ini menunjukkan bahwa Commuterline tetap menjadi moda andalan masyarakat perkotaan karena efisiensi waktu, biaya, dan kapasitas angkutnya," ujar Vice President (VP) Corporate Secretary KCI Karina Amanda dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Kamis.
Karina menyambung, faktor penyokong berupa first mile dan last mile memegang peranan yang teramat penting dalam memengaruhi keputusan psikologis masyarakat untuk menggunakan transportasi umum atau tidak.
Kemudahan akses dari titik rumah menuju ke stasiun, serta dari area stasiun menuju ke titik tujuan akhir, menjadi tolok ukur utama yang mendasari kenyamanan jalannya perjalanan.
Oleh karena itu, layanan Commuter Line sejatinya mutlak memerlukan dukungan dari armada transportasi lanjutan seperti bus feeder, ojek daring, serta ketersediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda yang representatif.
Seorang pakar tata kota alumni Universitas Indonesia, M Azis Muslim, menyampaikan analisis bahwa kendaraan pribadi tetap bertahan sebagai pilihan utama warga karena didasari oleh berbagai pertimbangan yang logis, seperti masalah kenyamanan, proteksi keamanan, serta kepastian durasi.
"Saat ini, pengguna kendaraan pribadi masih mendapatkan banyak kemudahan. Mereka mempertimbangkan berbagai kelebihan dan kekurangan saat menggunakan transportasi umum," kata Azis saat dihubungi, Kamis.
Menurut pemikiran Azis, salah satu batu sandungan terbesar adalah bentang jarak dari area rumah menuju ke titik halte atau stasiun yang kerap kali menyita waktu serta memicu ongkos tambahan, sebab warga dipaksa berjalan kaki cukup jauh atau terpaksa memesan ojek daring.
Bukan hanya itu saja, akumulasi total waktu perjalanan otomatis ikut bertambah durasinya lantaran penumpang diharuskan berpindah-pindah moda transportasi, misalnya dari bus Transjakarta beralih ke KRL.
"Aspek keamanan dan kenyamanan juga menjadi pertimbangan penting. Tengoklah para pengguna KRL pada jam sibuk, sekitar pukul 06.00 WIB hingga 08.00 WIB. Rasanya sudah luar biasa, seperti harus 'mandi sauna' di dalam kereta," ucap dia.
Setelah mengalami situasi tersebut, para penumpang masih dituntut untuk menguras energi lagi demi melakukan perpindahan moda yang melelahkan stamina dan waktu.
Oleh sebab itu, menjadi hal yang wajar jika mayoritas warga Jakarta menjatuhkan penilaian bahwa kendaraan pribadi jauh lebih praktis dan efisien, walau harus dihadapkan pada risiko mengularnya kemacetan.
Azis berpandangan diperlukannya sebuah intervensi kebijakan yang tegas dari pihak pemangku kebijakan demi memicu gairah masyarakat agar mau berpindah ke transportasi umum.
Pihak pemerintah, lanjut dia, wajib memprioritaskan penyediaan infrastruktur bagi para pejalan kaki, memperbaiki area trotoar, serta menjamin fasilitas peneduh dapat saling terkoneksi secara terintegrasi hingga menjangkau halte dan stasiun kereta.
"Trotoar harus nyaman, aman, tidak naik-turun, dan tidak berlubang. Selain itu, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) juga harus ditata agar masyarakat bisa berjalan kaki dengan tenang," ujarnya.
Di sisi lain, jajaran pemerintah juga diwajibkan untuk menjamin ketersediaan kepastian armada angkutan lanjutan di sekeliling wilayah stasiun dan halte agar masyarakat kian mudah mencapai titik tujuan akhir mereka.