SUMEDANG - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa pihak pemerintah mengorientasikan pembenahan diklat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada penguatan materi manajerial demi mematangkan eksekusi program.
Ketika melangsungkan kunjungan di Sumedang, Jawa Barat, Selasa, Dudung mengutarakan langkah koreksi pelaksanaan program tersebut merupakan hasil dari evaluasi yang telah dijalankan agar diklat dapat lebih berfokus pada kebutuhan para peserta.
"Evaluasi sudah berlangsung. Kegiatan-kegiatan fisik sudah ditiadakan, dikurangi semaksimal mungkin dan dititikberatkan pada bagaimana manajemen perkoperasian karena ini calon-calon manajer nantinya," katanya.
Dudung juga menyampaikan bahwa pemerintah kini sedang memotong durasi waktu diklat sebagai bagian dari poin-poin hasil peninjauan, selain melakukan penyelarasan materi pembekalan.
Dudung memastikan peninjauan kembali terhadap pembekalan untuk para peserta SPPI ini ditujukan guna mencetak calon pengelola koperasi yang andal dalam menggerakkan organisasi serta bisnis secara profesional.
"Pembekalannya mungkin pembekalan secara teori dan praktik tentang manajemen dan waktunya saya mendapat informasi dipersingkat," ujarnya.
Dudung juga menjelaskan materi dasar kemiliteran yang pada awalnya didapatkan oleh peserta sebatas pengenalan bela negara yang masuk ke dalam kerangka konsep pertahanan rakyat semesta, bukan berbentuk diklat pertempuran layaknya prajurit TNI.
Merujuk pada penjelasannya, pengenalan tersebut ditujukan untuk menumbuhkan pemahaman fundamental mengenai sistem pertahanan negara serta kesiapan warga negara, tanpa melatih peserta tentang taktik atau operasi pertempuran yang menjadi ranah tentara militer.
Dudung mengimbuhkan peninjauan terhadap pelaksanaan diklat SPPI akan terus dilakukan agar materi yang diberikan semakin selaras dengan tujuan program, yaitu melahirkan SDM yang cakap dalam aspek manajerial supaya bisa mengelola secara profesional.