JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tantangan yang semakin besar dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya target penerimaan negara yang dipatok pemerintah dari tahun ke tahun. Bahkan, pada tahun 2025, target penerimaan negara hampir mencapai angka Rp3.000 triliun.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp2.996,9 triliun.

"Ini rekor terbaru dari penerimaan negara, mendekati Rp3 ribu triliun di mana penerimaan pajak (peserta bertepuk tangan). Boleh lah ditepuk tangani, susah, loh, ngumpulin pajak. Kalau gampang ya tidak perlu tepuk tangan,” ungkap Sri Mulyani dengan nada candaan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa total pendapatan negara pada 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan (pajak dan cukai) sebesar Rp2.490,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp505,4 triliun. Target ini dinilai cukup ambisius, namun realistis, jika laju pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan. “Target ini cukup ambisius namun realistis, sehingga bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, dan di sisi lain mampu memenuhi kebutuhan belanja pemerintah baru,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu juga merinci anggaran belanja negara yang disiapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun. Anggaran ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.693 triliun dan transfer ke daerah senilai Rp919 triliun. Dengan anggaran belanja sebesar itu, defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai 2,53 persen dari PDB atau setara dengan Rp616 triliun.

"Defisit didesain di 2,53 persen dari GDP atau nominalnya Rp616 triliun, dari postur ini kami telah terus berkonsultasi, berkoordinasi dengan tim transisi dan sinkronisasi, serta presiden terpilih," tambah Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa pencapaian target penerimaan pajak bukanlah hal yang mudah. Meski terlihat ambisius, target ini harus diupayakan dengan strategi yang matang untuk menjaga momentum ekonomi dan memenuhi kebutuhan belanja negara.

"Mengumpulkan pajak itu tidak mudah, jika tidak ada upaya kolektif yang kuat, target ini bisa sulit tercapai," tutupnya.