JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya memperluas jangkauan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Papua Barat.
Tahun ini, enam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru akan dibangun untuk mendukung peningkatan kualitas nutrisi bagi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan balita.
Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, mengatakan bahwa pembangunan dapur SPPG 3T harus dilakukan secara bertahap agar program dapat berjalan efektif. “Tahun ini akan dibangun SPPG 3T di Kaimana dua titik, Teluk Wondama satu titik, dan Manokwari Selatan tiga titik,” ujarnya di Manokwari, Jumat.
Dengan tambahan enam dapur baru ini, BGN berharap distribusi MBG ke wilayah yang selama ini minim akses dapat lebih merata, sekaligus meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat di daerah 3T.
Standar Fasilitas dan Pengelolaan SPPG
Setiap dapur SPPG 3T akan dibangun dengan standar bangunan minimal 150 meter persegi dan dilengkapi peralatan berbahan stainless steel untuk menjaga higienitas makanan. Pembangunan melibatkan investor individu, namun pengelolaan setiap dapur setelah beroperasi wajib dijalankan atas nama yayasan.
“Kemungkinan bulan Januari ini, tim appraisal sudah turun untuk melakukan penilaian di masing-masing lokasi,” kata Erika. Pendekatan ini diharapkan memastikan dapur SPPG dapat berfungsi optimal sejak awal beroperasi, sekaligus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Tantangan Tenaga Ahli Gizi
Erika mengakui bahwa Papua Barat menghadapi keterbatasan jumlah tenaga ahli gizi yang dapat ditempatkan di setiap dapur SPPG daerah 3T. Untuk mengatasi hal ini, mitra pengelola SPPG yang sudah beroperasi di perkotaan mendatangkan ahli gizi dari luar provinsi, termasuk Papua Barat Daya dan Sulawesi Selatan.
“Kami harus mengakui masalah jumlah ahli gizi di Papua Barat masih sangat terbatas,” ujarnya. Hal ini menjadi salah satu fokus utama BGN untuk memastikan kualitas pengolahan dan penyajian makanan bergizi tetap optimal di seluruh dapur, termasuk di daerah yang sulit dijangkau.
Kolaborasi BGN dan Persagi untuk Peningkatan Kualitas Menu
BGN juga terus berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Papua Barat, Andry Parinussa, guna menjawab tantangan keterbatasan tenaga ahli. Selain penempatan ahli gizi, kolaborasi ini mencakup rencana pelatihan bagi pengelola dapur agar dapat mengolah komoditas pangan lokal menjadi menu MBG yang kreatif dan variatif.
“Selama tahun 2025, SPPG yang beroperasi sudah menggunakan menu lokal, tapi memang butuh pelatihan agar penyajiannya lebih bervariasi,” jelas Erika. Pendekatan ini tidak hanya menekankan nilai gizi, tetapi juga keberagaman menu yang dapat menarik minat peserta untuk mengonsumsi makanan bergizi secara konsisten.
Jangkauan Program MBG di Papua Barat
Sepanjang 2025, jumlah penerima manfaat MBG di Papua Barat tercatat sebanyak 94.743 orang. Penerima manfaat mencakup peserta didik di sekolah serta kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Mereka tersebar di enam kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana, sementara wilayah Pegunungan Arfak dijadwalkan mulai menyusul pada Februari 2026.
“Tahun 2025, SPPG yang beroperasi ada 43 dapur dan sebagian besar berlokasi di perkotaan. Hanya dua dapur di Fakfak yang berada di daerah 3T,” kata Erika. Dengan tambahan enam dapur baru, BGN menargetkan peningkatan cakupan layanan MBG yang lebih merata, khususnya di wilayah yang sebelumnya minim akses.
Fokus pada Daerah 3T untuk Pemenuhan Gizi Strategis
Ekspansi dapur SPPG ke daerah 3T menjadi strategi penting BGN untuk menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pembangunan dapur di Kaimana, Teluk Wondama, dan Manokwari Selatan dirancang untuk menutup kesenjangan akses gizi dan memastikan ketersediaan makanan bergizi secara rutin.
Erika menekankan, kehadiran SPPG di daerah 3T bukan sekadar tempat produksi makanan, tetapi juga pusat pembelajaran bagi masyarakat mengenai pemanfaatan pangan lokal. Selain itu, pengelolaan berbasis yayasan diharapkan memberikan kontinuitas program meski terjadi pergantian personel atau tantangan logistik di wilayah terpencil.
Strategi Pemenuhan Tenaga Ahli dan Pengelola
Untuk mengatasi kendala keterbatasan ahli gizi, BGN mengembangkan strategi kombinasi antara tenaga lokal dan luar daerah. Pengelola dapur SPPG juga akan mengikuti pelatihan rutin agar kualitas menu dan prosedur higienis selalu terjaga. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan MBG, yakni memastikan semua penerima manfaat mendapatkan gizi seimbang, aman, dan menarik bagi anak-anak maupun kelompok rentan.
Dampak dan Harapan Program MBG di Papua Barat
Dengan enam dapur SPPG baru, BGN berharap distribusi MBG dapat merata ke wilayah 3T, mencegah masalah kekurangan gizi, dan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat. Langkah ini juga menjadi pilot project yang dapat direplikasi di provinsi lain dengan tantangan geografis serupa.
“Target kami adalah memastikan setiap anak dan ibu hamil, menyusui, maupun balita di daerah 3T menerima gizi yang cukup dan aman,” pungkas Erika. Transformasi ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program distribusi makanan, tetapi juga upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
