JAKARTA – Rokhmat Ardiyan membuka sayembara bagi warga yang mampu mengungkap praktik curang penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat kecil.
Langkah ini diambil guna memastikan energi yang disokong anggaran negara tidak mengalir ke tangan kalangan mampu atau korporasi besar.
"Saya tidak ingin BBM subsidi masuk ke orang kaya. Harus tepat sasaran untuk rakyat kecil," tegas Rokhmat Ardiyan dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).
Rokhmat Ardiyan menilai bahwa subsidi merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang masuk kategori rentan secara ekonomi.
Oleh karena itu, distribusi solar maupun jenis energi bersubsidi lainnya wajib dijaga ketat agar tidak disalahgunakan oleh sektor industri.
Rokhmat Ardiyan menyatakan bahwa subsidi tidak boleh masuk ke sektor besar seperti pertambangan atau perkebunan sawit karena hal tersebut harus dijaga bersama.
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mempertahankan harga energi di tengah gejolak pasar global juga mendapat sorotan positif dalam forum tersebut.
"Pak Prabowo sangat empati kepada rakyat. Di saat banyak negara kesulitan, Indonesia tetap bisa menjaga harga BBM subsidi," katanya Rokhmat Ardiyan.
Selain memberikan apresiasi kepada pemerintah, kinerja PT Pertamina (Persero) dalam mengelola distribusi nasional turut mendapat pujian dari legislator tersebut.
"Apresiasi juga buat Pertamina, kasih aplaus," ucap Rokhmat Ardiyan yang disambut riuh tepuk tangan dari para peserta kegiatan.
Masyarakat diharapkan berani mengambil peran sebagai pengawas lapangan jika melihat adanya kejanggalan di titik-titik distribusi seperti SPBU maupun SPBE.
Rokhmat Ardiyan menjanjikan imbalan khusus bagi siapa saja yang berhasil membuktikan adanya penyelewengan komoditas milik negara tersebut.
"Kalau ada kecurangan, baik di SPBU, SPBE, Pertamina atau di mana pun, laporkan ke aparat penegak hukum, saya kasih hadiah. Ini barang milik negara, milik rakyat. Jangan sampai dicurangi," jelas Rokhmat Ardiyan.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas didesak untuk lebih progresif dalam melakukan pengawasan dan penindakan hukum.
"BPH Migas jangan banyak diam. Harus kerja sama dengan APH untuk menindak pelaku kecurangan," tegas Rokhmat Ardiyan.
Sejauh ini wilayah Kuningan dilaporkan masih relatif aman dari praktik penyimpangan distribusi energi bersubsidi yang bersifat masif.
Rokhmat Ardiyan mengaku bersyukur karena di Kuningan belum ditemukan temuan kecurangan dan menitipkan agar jalannya BBM subsidi tetap tepat sasaran.
Stabilitas pasokan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum juga menjadi poin krusial yang harus dijamin demi kelancaran aktivitas warga.
"Untuk Kuningan, jangan sampai ada SPBU yang solarnya kosong. Mari komitmen bersama untuk pelayanan optimal," pungkas Rokhmat Ardiyan.
