JAKARTA - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan audit atau pemeriksaan menyeluruh terhadap data perizinan usaha di Jakarta.
Permintaan ini muncul setelah terungkap adanya gedung perkantoran di Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dijadikan markas judi online (judol) internasional yang mayoritas pelakunya merupakan warga negara asing (WNA).
“Tentu ini menjadi catatan serius bagi kami di Komisi A. Apalagi jika ditemukan keterlibatan tenaga kerja asing dalam jumlah mayoritas, maka perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan perizinan usaha, administrasi kependudukan, hingga aktivitas ketenagakerjaan di DKI Jakarta,” kata Ahmad Yani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/5/2026).
Ahmad Yani menegaskan audit diperlukan agar perusahaan yang beroperasi di Jakarta sesuai izin yang diberikan.
Pemprov DKI juga diminta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, Imigrasi, dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI.
Selain itu, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas WNA juga harus diperketat, terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang digital dan teknologi informasi.
Ahmad Yani mewanti-wanti agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di Jakarta.
Ahmad Yani menilai lemahnya pengawasan bisa membuat Jakarta dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal yang merugikan masyarakat.
Ke depan, pengawasan harus dilakukan berbasis data antarinstansi, termasuk memantau kantor atau perusahaan yang mencurigakan.
“Sistemnya berbasis kolaborasi data lintas instansi. Semisal, ada pemantauan terhadap aktivitas kantor atau perusahaan yang memiliki indikator tidak wajar, seperti operasional 24 jam tertutup, penggunaan internet dengan trafik sangat tinggi,” kata Ahmad Yani.
Ahmad Yani juga menyoroti kantor yang banyak didatangi dan ditinggalkan WNA yang aktivitasnya tidak diketahui.
“Keluar-masuk pekerja asing dalam jumlah besar, namun aktivitas usahanya tidak jelas secara publik,” katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menggerebek gedung di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, yang dijadikan pusat judi online jaringan internasional.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, personel Brimob bersenjata lengkap diterjunkan untuk mengamankan lokasi selama proses penggerebekan berlangsung.
Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan mengingat skala operasi yang menyasar jaringan sindikat lintas negara.
“Benar, personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya diterjunkan ke lokasi untuk memberikan dukungan pengamanan area. Hal ini dilakukan guna menjamin kelancaran rekan-rekan penyidik di lapangan dalam mengumpulkan barang bukti serta mengamankan para terduga pelaku,” ujar Budi dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).
Markas judi online itu diketahui berada di lantai 20 dan 21 gedung perkantoran tanpa petunjuk nama perusahaan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Wira Satya Triputra menyebut sindikat tersebut diduga menggunakan 75 domain dan situs web untuk menjalankan operasinya.
“Penyidik telah menemukan kurang lebih sebanyak 75 domain dan website yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wira Satya Triputra dalam jumpa pers, Sabtu (9/5/2026).
Jenderal polisi bintang satu itu menyampaikan, para pelaku menggunakan kombinasi karakter tertentu demi menghindari pemblokiran.
“(Domain) menggunakan kombinasi karakter tertentu dan variabel label perjudian guna menghindari pemblokiran," ungkapnya.
Dalam penggerebekan itu, ratusan WNA ditangkap, terdiri dari 228 warga Vietnam, 57 China, 13 Myanmar, 11 Laos, lima Thailand, serta masing-masing tiga Malaysia dan Kamboja.
