JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan persetujuannya terhadap penghentian sementara pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang diterapkan oleh kepemimpinan anyar Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia meminta agar pembuatan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan ke area sekolah.

"Momentum pembenahan ini perlu dimanfaatkan untuk mendorong transformasi model penyediaan MBG dari pendekatan dapur SPPG terpusat menuju school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah," kata Charles kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

Charles menjelaskan bahwa penempatan dapur MBG di lingkungan sekolah dapat membuat akurasi sasaran penerima bantuan menjadi lebih tepat.

Ia meyakini hal tersebut akan membuka kesempatan bagi pihak sekolah dan warga untuk ikut serta menyukseskan program MBG.

"Model ini memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan penerima manfaat, memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia di sekolah, mengurangi biaya logistik dan distribusi, memperkuat pengawasan kualitas makanan, serta membuka ruang partisipasi sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan program," katanya.

Konsep dapur berbasis sekolah tersebut dinilai oleh Charles sangat selaras dengan tujuan utama dari program MBG.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menganggap tingkat efisiensi pelayanan dari MBG akan menjadi semakin terfokus.

"Pendekatan school-based kitchen juga lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah dapat berperan lebih aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, serta pemantauan kondisi peserta didik yang menjadi sasaran program," kata Charles.

"Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, pemerintah dapat menekan biaya investasi dan operasional sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program," tambahnya.

Charles menyambut baik langkah perbaikan yang diambil oleh BGN yang kini lebih difokuskan kepada para penerima manfaat.

Ia berharap agar program MBG ini mampu memberikan dampak yang benar-benar nyata bagi masyarakat.

"Kami menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang diumumkan Kepala BGN, khususnya kebijakan moratorium pembangunan dapur SPPG baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas menjadi kualitas MBG," kata Charles.

"Fokus baru kebijakan ini adalah yang selama ini kami tunggu untuk memastikan program berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat," sambungnya.

Menurut pandangannya, penundaan pendirian bangunan dapur baru tersebut memberikan kesempatan bagi pihak BGN untuk melaksanakan evaluasi secara menyeluruh.

Hal itu meliputi aspek manajemen program, standar operasional prosedur (SOP), hingga perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Serta memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi yang ditetapkan. Terlebih dalam kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, langkah menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan merupakan pilihan yang bijaksana dan bertanggung jawab," imbuhnya.

Sebelumnya, BGN telah membekukan untuk sementara waktu proses pendaftaran dapur baru untuk program MBG.

Aturan penangguhan ini menjadi salah satu keputusan yang diambil oleh jajaran pimpinan baru BGN demi mengoptimalkan anggaran serta menata pelaksanaan program.

"Hal utama yang telah kami bahas dan kami siapkan rencana kerjanya adalah menuju pada efisiensi anggaran," kata Kepala BGN Nanik S. Deyang dalam konferensi pers di gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Nanik menjelaskan bahwa ada empat kebijakan krusial yang disiapkan BGN untuk membenahi pelaksanaan program MBG.

Langkah pertama berupa penajaman kembali sasaran penerima manfaat agar program berjalan lebih tepat sasaran.

Langkah kedua berupa penghentian sementara untuk pendaftaran dan pembangunan unit dapur baru.

"Dalam rangka efisiensi anggaran maka hal yang kami lakukan adalah pertama refocusing penerima manfaat. Dua, moratorium dapur titik-titik baru," ujarnya.