JAKARTA - Sederet dinamika krusial di ranah politik serta roda pemerintahan berlangsung pada Senin (8/6), mencakup tanggapan pihak Istana atas vonis Majelis Etik Ombudsman RI yang menjatuhkan sanksi bagi Hery Susanto, pengukuhan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, sampai peresmian jajaran pimpinan teranyar Badan Gizi Nasional (BGN).
Mari tinjau kembali ikhtisar berita politik utama pilihan ANTARA di bawah ini.
Pihak Istana menghargai ketetapan majelis etik terkait PTDH Ketua Ombudsman Hery Susanto.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pihaknya menghargai langkah Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) yang menetapkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto akibat terseret perkara dugaan korupsi.
Said Iqbal resmi dikukuhkan sebagai Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan.
Presiden Partai Buruh yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, secara resmi dikukuhkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin.
BGN: Pemanfaatan kantin sekolah menjadi opsi dapur MBG demi efisiensi.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengungkapkan bahwa kantin sekolah bisa dimanfaatkan sebagai salah satu opsi dapur pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menghemat anggaran operasional program.
Prabowo mengukuhkan Nanik Deyang, Agustina, beserta Trenggono selaku pimpinan BGN.
Presiden Prabowo Subianto mengukuhkan Nanik S. Deyang selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Agustina Arumsari serta Mayor Jenderal TNI (Purn) Trenggono selaku Wakil Kepala BGN, melalui prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Mengemban tugas penasihat khusus, Said Iqbal prioritaskan perkara alih daya dan kelayakan upah.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengutarakan bahwa ia bakal memprioritaskan beberapa perkara dalam posisi anyarnya sebagai penasihat Presiden Prabowo Subianto, di antaranya pembatasan alih daya (outsourcing) dan kelayakan upah.
