JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan komitmen jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawal akselerasi pembangunan Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan.
Menurut pandangannya, komitmen tersebut diwujudkan lewat penguatan tata kelola perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi regulasi lintas sektor, serta penguatan jalinan komunikasi dengan masyarakat demi memastikan program strategis nasional tersebut bergulir efektif dan berkelanjutan.
"With adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) tersebut, pemerintah pusat dan daerah bersama kementerian atau lembaga terkait dapat mulai bergerak lebih cepat dari sisi tata ruang, regulasi, maupun aspek teknis lainnya," ujar Ribka dalam siaran pers, Kamis (11/6/2026).
Hal itu diutarakan Ribka dalam agenda Rapat Penetapan Wilayah KSPEAN Provinsi Papua Selatan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/6).
Ribka memaparkan, pihak Kemendagri telah mengeksekusi berbagai langkah penyiapan serta sinkronisasi bersama pemerintah daerah (Pemda) sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan KSPEAN, khususnya di teritori Papua Selatan.
Salah satu capaian krusial yang telah dirampungkan adalah penyusunan dokumen RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2029 yang bertindak sebagai landasan utama dalam mengarahkan pembangunan kawasan secara terintegrasi.
Menurut dirinya, eksistensi RTRW tersebut bakal memberikan kepastian haluan pembangunan sekaligus mempercepat lini koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemda dalam menyokong pengembangan kawasan sentra pangan dan energi di Papua Selatan.
Di samping aspek perencanaan serta regulasi, Ribka menggarisbawahi pentingnya pendekatan sosial yang memprioritaskan komunikasi aktif dengan warga, utamanya para pemilik hak ulayat.
Ia mengingatkan bahwa kesuksesan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan teknis, melainkan juga oleh kapasitas pemerintah membangun kepercayaan serta pemahaman bersama dengan masyarakat setempat.
"Ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, berbagai kesalahpahaman dapat muncul dan berpotensi menghambat pelaksanaan program," katanya.
Oleh sebab itu, Ribka mengutarakan Kemendagri terus memacu pemda untuk memperkokoh dialog serta keterlibatan masyarakat dalam tiap tahapan pembangunan supaya seluruh program dapat bergulir secara inklusif dan memberikan manfaat yang dikecap langsung oleh masyarakat Papua Selatan.
Selain itu, Ribka menaruh harapan sinergi yang telah terjalin antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat dapat kian mempercepat realisasi pembangunan KSPEAN sebagai salah satu proyek strategis nasional yang menyokong ketahanan pangan, ketahanan energi, serta percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia.
"Kemendagri siap memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah serta terus mengawal komunikasi dengan masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Selatan," pungkasnya.
