CILACAP - Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Cilacap, Yuda Prasetyo, membantah tuduhan yang menyebut sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya fiktif serta berada di tengah hutan atau area pemakaman.
Langkah ini diambil oleh Yuda sebagai respons atas polemik terkait sekitar 100 titik SPPG yang menurut Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya belum memiliki bentuk fisik bangunan sehingga dicurigai palsu.
"Yang disampaikan dia salah informasi. Itu bukan SPPG fiktif, tapi masih dalam tahap persiapan atau proses pembangunan," kata Yuda dikutip dari Kompas.com, Rabu (24/6/2026).
Yuda menjelaskan bahwa jumlah keseluruhan SPPG yang saat ini terdata di Kabupaten Cilacap telah mencapai lebih dari 300 unit.
Dari total tersebut, sebanyak lebih dari 220 unit sudah beroperasi secara aktif, sementara 114 unit lainnya masih dalam tahap persiapan ataupun pengerjaan fisik bangunan.
Ia berpendapat bahwa lokasi yang dituding sebagai dapur fiktif tersebut kemungkinan besar merupakan titik yang pembangunannya belum selesai sehingga belum dapat dioperasikan.
"SPPG (fiktif) yang mungkin dimaksud dia itu yang proses pembangunan. Jadi, memang di lapangan itu masih dalam proses pembangunan, ada beberapa SPPG itu yang pembangunannya lambat," jelas Yuda.
Ia kemudian menambahkan bahwa 114 unit yang belum aktif tersebut tersebar secara merata di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap.
Yuda mengemukakan bahwa regulasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengharuskan pembangunan fisik dapur dimulai maksimal 45 hari kerja setelah Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan.
Meski demikian, pada kondisi riil di lapangan, terdapat beberapa titik lokasi yang hingga kini belum menunjukkan kemajuan dalam pembangunan gedungnya.
"Memang ditemukan beberapa SPPG yang melebihi 45 hari belum dilakukan pembangunan. Mungkin ada masalah di administrasi atau seperti apa kami kurang tahu," ucap Yuda.
Walaupun mengakui adanya keterlambatan dalam pembangunan fisik, ia menegaskan bahwa keadaan tersebut tidak mengindikasikan bahwa lokasi yang dimaksud merupakan dapur fiktif.
Yuda juga menanggapi isu miring yang mengeklaim bahwa beberapa lokasi SPPG didirikan di kawasan hutan.
Ia menilai anggapan tersebut muncul karena sebagian titik berada di wilayah Cilacap bagian barat yang kondisinya masih tergolong pedalaman.
"Kalau yang (disebut) di hutan itu karena di daerah Cilacap bagian barat itu memang masih pelosok. Memang ada SPPG, tapi itu tidak di hutan, memang daerahnya pelosok seperti itu," imbuh Yuda.
Dirinya pun menyangkal desas-desus mengenai adanya titik SPPG yang dibangun di dalam area tempat pemakaman umum.
"Itu tidak ada, kalau di Cilacap tidak ada yang seperti itu," tandasnya.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan adanya praktik jual beli lokasi dapur SPPG, Yuda menegaskan tidak mengetahui perihal isu tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pihak koordinator daerah kini telah menjalin komunikasi dengan Plt Bupati Cilacap guna menyamakan data serta memberikan klarifikasi terkait fakta yang ada di lapangan.
"Kalau soal jual beli itu saya tidak tahu," kata Yuda singkat.
Di tempat terpisah, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Jawa Tengah, Reza Mahendra, turut membantah kabar yang menyatakan sekitar 100 SPPG di Kabupaten Cilacap merupakan proyek fiktif.
Reza menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan verifikasi mendalam melalui koordinasi dengan Korwil BGN Cilacap serta berkomunikasi langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap.
"Informasi tersebut tidak valid jika dikatakan 100 itu semua fiktif," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Rabu (24/6/2026).
Ia menjabarkan bahwa sekitar 100 lokasi yang dipermasalahkan itu sebenarnya sudah mengantongi identitas resmi SPPG dan tercatat dalam sistem portal BGN sebelum proses registrasi ditutup untuk sementara waktu.
"Kurang lebih 100 SPPG ini dari informasi yang kami peroleh sudah ada ID SPPG. Artinya terdaftar melalui portal sebelum saat sekarang ditutup," ujarnya.
Reza tidak menampik bahwa sebagian lokasi tersebut memang belum menunjukkan adanya kemajuan pembangunan fisik yang nyata.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa situasi tersebut tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa seluruh lokasi itu berstatus fiktif.
Apalagi, mayoritas lokasi tersebut sudah berstatus dalam tahap persiapan bahkan sebelum kebijakan penghentian sementara (moratorium) pendaftaran SPPG baru ditetapkan.
"Artinya, 100 SPPG ini masuk proses persiapan. Sebelum ada moratorium atau penundaan penambahan SPPG dalam portal, mereka dipersilakan membangun karena masuk proses persiapan," ungkap Reza.
Saat ini, Reza menambahkan bahwa BGN masih membekukan sementara pendaftaran unit baru hingga proses perapian data penerima manfaat selesai dilakukan.
Sebelumnya, Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, memaparkan hasil pengecekan lapangan pada lokasi-lokasi yang diajukan sebagai dapur MBG.
Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ditemukan sekitar 100 lokasi yang terdaftar di dalam sistem namun belum ada bangunan fisik yang dapat digunakan sebagai dapur operasional.
"Dari hasil rapat bersama tim investigasi dan koordinator wilayah, ada lebih dari 300 titik yang terdaftar. Setelah didatangi kepala SPPG yang ditunjuk dari Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata titik itu (100 titik) tidak ada bangunan apapun," kata Ammy di sela aksi demonstrasi mendukung kelancaran program MBG di Alun-alun Cilacap, Senin (22/6/2026).
Ammy juga menambahkan bahwa beberapa titik koordinat berada di tempat yang dinilai kurang wajar untuk pendirian dapur MBG.
"Ada yang lokasinya di tengah hutan, di tengah persawahan, bahkan ada yang di tengah kuburan," ujar Ammy.
