JAKARTA - Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mempunyai pendapatan di kisaran Rp 2,8 juta per bulan kini memiliki peluang besar untuk memiliki rumah subsidi jikalau rencana perpanjangan masa tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sampai batas 40 tahun resmi disetujui.
Lewat jangka waktu angsuran yang dirancang jauh lebih panjang tersebut, nominal cicilan rumah subsidi diprediksi bakal menjadi teramat ringan yaitu berkisar di angka Rp 500.000 per bulan hingga Rp 700.000 per bulan.
Formulasi skema anyar itu diuraikan secara langsung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dalam agenda Rapat Komite Tapera yang digelar di Kementerian Keuangan pada Rabu (24/6/2026).
Kebijakan perpanjangan durasi tenor ini diharapkan dapat memperluas keterjangkauan masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan hunian sekaligus meningkatkan daya beli para calon nasabah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjabarkan bahwa kian panjang durasi cicilan yang dipotong, maka tanggungan angsuran yang harus disetorkan pada tiap bulannya pun bakal terasa makin ringan.
Kondisi tersebut dipandang dapat membuka kesempatan bagi kelompok masyarakat yang pada masa-masa sebelumnya belum berhasil lolos dari kriteria syarat pembiayaan di lembaga perbankan.
"Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi," ujar Heru.
Melalui berkas usulan itu, BP Tapera dipastikan tetap mempertahankan besaran suku bunga flat untuk rumah subsidi di angka 5 persen bagi tipe rumah tapak dan pada level 6 persen untuk jenis rumah susun selama periode kredit berjalan.
Oleh sebab itu, khalayak luas tidak perlu merasa khawatir ataupun resah terhadap potensi terjadinya fluktuasi perubahan suku bunga perbankan di masa-masa mendatang.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab dipanggil Ara, selaku sosok yang juga mengemban jabatan Ketua Komite Tapera, memberikan lampu hijau dan sokongan penuh atas usulan tersebut.
Berdasarkan sudut pandangnya, beragam inovasi pembiayaan memang harus terus didorong agar semakin banyak lapisan masyarakat yang dapat merasakan fasilitas tempat tinggal yang layak dan bersahabat di kantong.
"Ada target besar yang harus kami capai. Karena itu diperlukan terobosan dan inovasi. Perpanjangan masa tenor ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat semakin mudah memiliki rumah," katanya.
Bukan cuma mengulas seputar draf usulan masa tenor 40 tahun saja, jalannya rapat tersebut juga memberikan atensi khusus pada pentingnya penataan serta pengembangan rumah susun sebagai solusi alternatif penyediaan hunian di kawasan urban.
Pihak pemerintah pada masa sekarang ini juga tengah menggodok beraneka perangkat regulasi yang diperlukan guna mendukung kelancaran implementasi dari program strategis tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada kesempatan yang sama turut menyampaikan dorongan kepada BP Tapera agar terus memperkuat ikatan kerja sama dengan kelompok pekerja dan buruh.
Sebab menurut pandangannya, serikat buruh dan pekerja menjadi salah satu pangsa pasar terbesar yang sangat membutuhkan akses terhadap fasilitas pembiayaan hunian murah.
Sementara itu, Anggota Komite Tapera yang juga menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan peringatan mengenai pentingnya menjaga aspek kualitas dari bangunan hunian yang dikembangkan, khususnya untuk proyek rumah susun.
Ia menaruh harapan besar agar masyarakat ke depan mulai mengubah paradigma dan memandang rumah susun sebagai suatu tempat tinggal yang nyaman, bergaya modern, serta sangat layak ditinggali.
Di dalam forum rapat tersebut, BP Tapera pun mengajukan sejumlah permohonan dukungan demi kelancaran eksekusi program, mencakup penyesuaian porsi kuota rumah susun subsidi, payung hukum terkait penyesuaian tenor KPR subsidi hingga batas 40 tahun, hingga urusan penyesuaian nilai premi asuransi.
Di samping membahas perihal inovasi di sektor pembiayaan, BP Tapera turut membeberkan capaian data mengenai penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di sepanjang tahun 2026.
Tercatat sampai tanggal 23 Juni 2026, terdapat sebanyak 81.286 unit rumah yang pengerjaannya telah berhasil dituntaskan serta sebanyak 21.735 unit rumah yang posisinya sudah berada pada fase akad kredit.
Melihat dari data tersebut, maka akumulasi dari total realisasi untuk penyaluran dana FLPP kini telah menembus angka sebanyak 103.003 unit rumah.
Demi mengejar target penyaluran total yang ditetapkan mencapai angka 350.000 unit rumah hingga pergantian tahun nanti, pihak BP Tapera terus menghimpun kekuatan kemitraan dengan kementerian, lembaga terkait, jajaran pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, serikat buruh, sektor perbankan, hingga asosiasi para pengembang perumahan.
